Beijing (INFOSELEB) – Sidang parlemen “Dua Sesi” China resmi mengakhiri pertemuan tahunan dengan menyepakati rencana kerja dan anggaran pemerintah pusat dan daerah periode 2025 sekaligus menyetujui amandemen undang-undang Kongres Rakyat Nasional China (NPC).
“Selama masa sidang, para anggota NPC telah melaksanakan tugas konstitusional dan hukum mereka, menyelaraskan dengan keputusan Komite Sentral Partai Komunis China dan aspirasi rakyat, menunjukkan proses demokrasi yang pragmatis dan efisien,” kata Wakil Ketua Komite Tetap NPC Li Hongzhong dalam sidang di Balai Agung Rakyat, Beijing, Selasa.
Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, penutupan sidang tahun ini tidak dilakukan oleh Ketua Komite Tetap NPC Zhao Leji. Kantor berita pemerintah mengatakan Li Hongzhong “dipercayakan oleh Zhao Leji” untuk memimpin sidang penutupan.
Zhao Leji juga tidak hadir dalam dua pertemuan presidium NPC pada Senin (10/3) yang biasanya dipimpin Ketua Komite Tetap NPC. Zhao disebut meminta cuti dari pertemuan karena mengalami gantuan saluran pernapasan.
“Seiring berakhirnya Rencana Lima Tahun ke-14, tugas-tugas mendesak dalam reformasi, pembangunan, dan stabilitas ada di depan mata. Kita harus tetap percaya diri, bekerja dengan tekun dan melaksanakan tugas-tugas dengan cermat untuk meletakkan fondasi yang kuat bagi Rencana Lima Tahun ke-15,” ungkap Li Hongzhong.
Dalam sidang penutupan tersebut, Li Hongzhong juga memimpin 2.884 anggota NPC yang hadir (dari total 2.929 anggota) untuk melakukan pemungutan suara secara elektronik mengenai tujuh agenda yang dibicarakan dalam satu pekan sidang parlemen “Dua Sesi”.
Ketujuh hal tersebut yaitu (1) Implementasi Rencana Pembangunan Sosial dan Ekonomi Nasional 2024 dan Rencana Pembangunan Sosial dan Ekonomi Nasional 2025, (2) laporan pelaksanaan anggaran pemerintah pusat dan daerah periode 2024 dan rencana anggaran pemerintah pusat dan daerah periode 2025, (3) laporan kerja pemerintah.
Selanjutnya disepakati juga (4) laporan kerja Komite Tetap NPC, (5) laporan kerja Kejaksaan Agung, (6) laporan kerja Mahkamah Agung, dan (7)revisi Undang-Undang Anggota NPC
Hasilnya, seluruh laporan dan revisi undang-undang disepakati.
Hadir dalam penutupan sidang tersebut Presiden China sekaligus Sekretaris Jenderal Partai Komunis China (PKC) Xi Jinping serta anggota Komite Tetap Politbiro PKC yaitu Perdana Menteri Li Qiang, Ketua Komite Tetap Majelis Permusyawaratan Politik Rakyat China CPPCC Wang Huning, dan pejabat PKC lainnya.
Sidang parlemen China disebut “Dua Sesi” karena sidang tersebut terdiri dari sidang Majelis Permusyawaratan Politik Rakyat China (CPPCC) yang anggotanya merupakan penasihat sebagai perwakilan masyarakat luas dan sidang Kongres Rakyat Nasional (NPC) dengan anggotanya adalah perwakilan Partai Komunis China (PKC) dari berbagai provinsi maupun pengusaha, kementerian, militer, atlet hingga selebritas.
Berdasarkan Konstitusi China, semua organ eksekutif, pengawasan, peradilan dan kejaksaan dibentuk oleh Kongres Rakyat Nasional China (NPC) sebagai badan tertinggi sehingga organ pemerintah di bawahnya bertanggung jawab kepada NPC.
Anggota NPC dipanggil sebagai “deputi” dengan masa jabatan selama lima tahun. Para deputi itu bekerja paruh waktu dan menjadi saluran bagi masyarakat menyampaikan aspirasi kepada pemerintah.
Ketika tidak sedang bersidang, mereka menyerap aspirasi masyarakat dan berpartisipasi dalam inspeksi penegakan hukum dan meneliti isu-isu penting atau mendesak.
Beberapa dari anggota NPC di daerah diundang untuk mengamati sidang legislatif dua bulanan dari Komite Tetap NPC, yang merupakan badan tetap NPC. Anggota Komite Pusat (Central Committe) NPC terdiri dari 159 anggota yang berkedudukan di ibu kota Beijing.
Ketika NPC menyelesaikan sidang tahunannya, Komite Tetap NPC akan menjalankan tugas antara lain mengadakan sidang untuk membahas dan mengadopsi undang-undang.
Sistem tersebut sudah berlaku sejak 15 September 1954 di China sehingga tahun ini adalah peringatan ke-70 tahun berdirinya NPC.
Pewarta: Desca Lidya Natalia
