Jakarta (INFOSELEB) – Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini meminta pemerintah berinovasi dalam kebijakan mengembangkan sektor pariwisata agar bisa menjadi salah satu sumber kekuatan perekonomian negara.
“Saya ingin melihat bagaimana pariwisata bisa menjadi lokomotif pembangunan ekonomi nasional. Saya berharap pemerintah bisa menghadirkan strategi yang lebih visioner dan inovatif untuk mencapai target ini,” kata Novita dalam siaran pers saat menggelar rapat dengar pendapat dengan Menteri Pariwisata di Jakarta, Selasa.
Menurut Hardini, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memanfaatkan sumber daya yang ada di Indonesia untuk kepentingan kedaulatan rakyat.
Hal tersebut dapat dilakukan pemerintah dengan membuat kebijakan yang tepat agar hasil dari sumber daya negara, termasuk sektor wisata dapat dimanfaatkan langsung oleh rakyat.
“Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 dengan jelas menyebutkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Artinya, dalam perencanaan pembangunan pariwisata, rakyat harus terlibat secara langsung, bukan sekadar menjadi objek kebijakan,” kata Novita.
Dia menilai Kementerian Pariwisata seharusnya tidak memilih membuat regulasi baru, melainkan lebih memperdalam substansi regulasi yang ada tentang pengelolaan pariwisata.
Hal tersebut dinilai lebih efektif dibandingkan membuat regulasi baru yang membutuhkan waktu lama yang berdampak pada lambatnya pengelolaan pariwisata.
“Seharusnya dalam dua hari saja sudah cukup untuk memperdalam 1.500 halaman draf yang ada. Konsolidasi juga bisa lebih efisien, tanpa harus memakan waktu hingga 15 hari,” kata Novita.
Karenanya, Novita berharap pemerintah lebih serius dalam menyusun kebijakan pariwisata demi terciptanya dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi nasional.
Pewarta: Walda Marison
