Jakarta (INFOSELEB) – Badan Narkotika Nasional (BNN) RI menyebutkan Indonesia memprioritaskan berbagai langkah penanggulangan narkotika yang komprehensif melalui Astacita Presiden RI Prabowo Subianto yang mencakup penguatan pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkotika.
“Presiden telah menempatkan pengendalian perdagangan narkoba sebagai prioritas di sektor keamanan,” ujar Kepala BNN RI Komisaris Jenderal Polisi Marthinus Hukom dalam acara Commission on Narcotic Drugs (CND) Ke-68 di Vienna, Austria, Selasa, seperti dikonfirmasi di Jakarta.
Sebagai implementasi penanggulangan narkotika yang komprehensif, pemerintah Indonesia telah membentuk Desk Narkotika dengan tiga tugas utama.
Dia mengungkapkan ketiga tugas dimaksud, yakni mengoptimalkan pencegahan dan penegakan hukum narkoba secara efektif dan efisien, meningkatkan koordinasi antarkementerian/lembaga dan kerja sama internasional dalam upaya pemberantasan narkoba dan kebijakan strategis, serta merumuskan rekomendasi untuk mengoptimalkan pemberantasan narkoba.
Marthinus pun menyampaikan keprihatinan yang mendalam mengenai situasi narkotika global sebagaimana tercermin dalam Laporan Narkotika Dunia 2024.
Laporan itu mencatat prevalensi produk ganja berkadar Tetrahidrokanabinol (THC) tinggi menyebabkan peningkatan penggunaan narkoba dan menimbulkan bahaya bagi kesehatan masyarakat internasional, khususnya yang berdampak pada kaum muda.
Di Indonesia, dirinya menuturkan tingkat prevalensi narkoba mencapai 1,73 persen pada tahun 2023, yang berdampak pada sekitar 3,33 juta orang. Indonesia menghadapi tantangan yang mengkhawatirkan dengan tingkat kekambuhan lebih dari 70 persen dan maraknya zat psikoaktif baru, disamping pola perdagangan narkoba yang terus berkembang.
Oleh karena itu, kata dia, pemerintah Indonesia tetap berkomitmen untuk memperkuat suara negara-negara berkembang dalam mengatasi tantangan peredaran gelap narkotika.
BNN RI memiliki tiga aspek penting untuk menekan bahaya narkoba bagi masyarakat lewat langkah strategis. Pertama, mengatasi dampak sosial ekonomi narkotika yang secara tidak proporsional memengaruhi negara-negara berkembang dengan sumber daya terbatas untuk pencegahan, pengobatan, dan rehabilitasi.
Dia menambahkan, aspek kedua, mendorong pendekatan yang seimbang antara aspek kesehatan dan keamanan dalam kebijakan narkoba global serta mengadvokasi pengobatan berbasis bukti sambil mempertahankan penegakan hukum yang kuat.
Ketiga, yaitu mendukung implementasi penuh komitmen kebijakan narkoba internasional melalui peningkatan kerja sama regional.
“BNN telah melaksanakan berbagai langkah strategis yang berfokus pada penguatan kolaborasi, operasi intelijen, keamanan pesisir dan perbatasan, kerja sama dengan negara-negara tetangga, serta program ketahanan keluarga di daerah-daerah rawan serta penguatan infrastruktur dan peningkatan kapasitas,” ucap dia.
Selain itu, Marthinus menyerukan kepada masyarakat internasional untuk meningkatkan bantuan teknis, peningkatan kapasitas, dan mekanisme pendanaan berkelanjutan bagi negara-negara berkembang.
Ia menegaskan bahwa langkah tersebut dilakukan sebagai komitmen bersama menuju dunia yang bebas narkoba melalui pendekatan yang seimbang, komprehensif, dan berbasis bukti.
CND Ke-68 digelar pada 10-14 Maret 2025. Kegiatan itu membahas masalah yang berkaitan dengan narkoba dan mengadopsi resolusi serta keputusan dari kegiatan.
Diskusi dipimpin oleh Duta Besar Shambhu Kumaran, Perwakilan Tetap India untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Wina. Masing-masing negara memaparkan isu terkini mengenai narkoba dan kejahatannya, salah satunya dari BNN yang menjadi delegasi Indonesia di forum terbesar tersebut.
Pewarta: Agatha Olivia Victoria
