Dunia

AS setop sanksi ringan Irak untuk beli gas dan listrik dari Iran

Istanbul (INFOSELEB) – Penasihat Keamanan Nasional AS Michael Waltz memberi tahu Perdana Menteri Irak Mohammed Shia’ al-Sudani, Minggu (9/3), bahwa Washington telah memutuskan untuk mengakhiri sanksi ringan penting yang memungkinkan Irak membeli gas dan listrik dari Iran.

Waltz mendeskripsikan keputusan tersebut sebagai bagian dari strategi “tekanan maksimum” Presiden Donald Trump yang bertujuan untuk mengurangi ketergantungan Irak pada sumber energi Iran, menurut Kantor Pers Perdana Menteri Irak.

“Keputusan untuk mengakhiri keringanan untuk (gas dan) listrik yang dipasok Iran sejalan dengan Kebijakan Tekanan Maksimum, yang menekankan perlunya koordinasi bilateral untuk mengurangi dampak potensial apa pun terhadap stabilitas Irak,” kata Waltz dalam panggilan telepon ke al-Sudani, menurut kantor pers tersebut.

Irak telah lama bergantung pada impor energi Iran untuk memenuhi kebutuhan listriknya, terutama selama bulan-bulan musim panas ketika produksi dalam negeri menurun.

Washington sebelumnya telah memberikan pengecualian untuk memungkinkan Irak menghindari sanksi terhadap Iran, tetapi dengan langkah terbaru tersebut, AS mendorong Irak untuk mengurangi ketergantungannya pada energi Iran.

AS juga menegaskan kembali komitmennya untuk mendukung kemandirian energi Irak.

“AS ingin melihat perusahaan-perusahaan Amerika memainkan peran yang lebih besar dalam pembangunan ekonomi Irak, dan kami mendorong upaya-upaya untuk menyingkirkan segala hambatan yang menghalangi keberhasilan mereka,” kata Waltz.

Dalam pertemuan terpisah, al-Sudani menekankan upaya Irak yang sedang berlangsung untuk menciptakan lingkungan bisnis yang stabil, menekankan reformasi yang dirancang untuk menarik investasi Amerika.

“Irak tetap berkomitmen untuk memperkuat kemitraan ekonominya dengan Amerika Serikat dan membangun lingkungan bisnis yang menguntungkan kedua negara,” katanya.

Sebagai bagian dari upaya untuk menggantikan gas Iran, Irak tengah menjajaki alternatif, termasuk impor dari negara-negara Teluk.

Ali Shaddad, juru bicara Komite Minyak dan Gas Parlemen Irak, mengonfirmasi bahwa proyek berprioritas tinggi untuk memfasilitasi peralihan tersebut sudah berlangsung di Basra.

Sementara itu, juru bicara Departemen Luar Negeri AS mengonfirmasi bahwa Washington berharap pemerintah Irak akan segera mulai memperoleh manfaat dari kemampuan gas alam di Wilayah Kurdistan Irak, yang selanjutnya mengurangi ketergantungan pada Iran.

Sumber: Anadolu

Penerjemah: Cindy Frishanti Octavia

Artikel Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button