Jakarta (INFOSELEB) – Kementerian Hak Asasi Manusia (Kemenham) dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua berkomitmen untuk bersinergi dalam pengarusutamaan nilai-nilai HAM, khususnya bagi aparatur negara di bumi Cenderawasih.
“Kementerian HAM siap bekerjasama dengan Pemprov Papua untuk
Kunjungan Mugiyanto disambut oleh Penjabat (Pj.) Gubernur Papua Ramses Limbong. Pada kesempatan itu, Mugiyanto menjelaskan tugas dan fungsi Kementerian HAM yang secara pokok berbeda dengan Komisi Nasional (Komnas) HAM.
Dia juga menekankan urgensi lembaga bisnis untuk menghormati HAM. Terkait hal ini, Kementerian HAM akan melakukan audit HAM terhadap dunia bisnis, sebagaimana dimandatkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2030.
Lebih lanjut, Mugiyanto menekankan bahwa penegakan HAM tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah, tetapi juga harus dilakukan dengan kerja sama lintas sektor.
Untuk itu, Mugiyanto dalam lawatan ke Papua juga mengunjungi Komnas HAM perwakilan Papua. Kunjungan tersebut dimaksudkan untuk memperkuat soliditas penegakan hak asasi antara Kementerian HAM dan Komnas HAM.
Mugiyanto pun mengapresiasi Komnas HAM Papua yang terus bekerja menyelesaikan persoalan HAM di tanah Papua.
“Kami sadar, Papua ini merupakan
Pada kesempatan yang sama, Kepala Perwakilan Komnas HAM Provinsi Papua Frits Bernard Ramandey menyampaikan persoalan HAM di Papua di antaranya terkait kekerasan bersenjata, konflik lahan, hingga pengungsi.
Frits menyampaikan, penyelesaian pelanggaran berat HAM di Papua, terutama kasus Wamena dan Wasior, perlu mendapat atensi sebagai bagian dari penyelesaian pelanggaran berat HAM secara nonyudisial yang telah dimulai pada masa pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
Selain itu, Wakil Menteri HAM juga melakukan kunjungan ke Kodam XVII Cenderawasih yang disambut oleh Pangdam Mayjen TNI Rudi Puruwito. Mugiyanto dan Rudi berdialog terkait perkembangan kondisi HAM di Papua.
Pangdam mengatakan konflik di tanah Papua memiliki tingkat kesulitan tinggi. Menurut dia, berapa pun besarnya jumlah aparat yang ditempatkan di lapangan belum tentu dapat menjawab tantangan yang ada, mengingat karakteristik Papua sebagai daerah pegunungan.
”Kalangan akademisi sangat penting untuk memberikan wawasan yang jernih untuk menyelesaikan berbagai persoalan di Papua,” demikian Mugiyanto.
Pewarta: Fath Putra Mulya
