Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) sekaligus Kepala Satgas Pangan Polri, Brigjen Pol. Helfi Assegaf, setelah melakukan pengujian takaran secara manual terhadap produk MinyaKita kemasan 1 liter.

“Hasil pengukuran tadi menunjukkan angka 0,97 dari 1 liter yang tertera pada label kemasan. Ini masih dalam batas toleransi yang diizinkan oleh metrologi,” ujarnya di Pergudangan Central Cakung, Cilincing, Jakarta Utara, pada hari Rabu.

Brigjen Pol. Helfi menjelaskan bahwa PT Binamas Karya Fausta merupakan distributor tingkat satu yang mengemas MinyaKita dengan bahan baku minyak goreng CP8 dari PT SMART Tbk.

“Setiap hari, minyak yang telah dikemas kemudian didistribusikan langsung ke pengecer di 20–30 lokasi di wilayah DKI Jakarta dan Jawa Barat,” tambahnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (Dirjen PKTN) Kementerian Perdagangan (Kemendag), Moga Simatupang, menyatakan bahwa temuan batas toleransi tersebut bukanlah masalah serius.

Namun, ia mengingatkan para distributor untuk memastikan takaran produk sesuai dengan yang tercantum pada kemasan.

“Kami tetap menyarankan agar takaran dimaksimalkan sesuai dengan yang tertera di kemasan,” tegasnya.

Di sisi lain, pemilik PT Binamas Karya Fausta, Edwin, mengungkapkan bahwa kekurangan takaran tersebut terjadi karena adanya kesalahan teknis kecil pada mesin.

“Mesin terkadang mengalami penurunan performa, sehingga terjadi kesalahan teknis. Kadang-kadang ada yang lebih, kadang-kadang ada yang kurang. Begitulah keadaannya,” jelasnya.

Edwin memastikan bahwa produk-produk selanjutnya akan disesuaikan dengan takaran yang tepat.

“Kami sudah mengatur sedemikian rupa agar takaran tidak kurang dari batas yang ditentukan,” ujarnya.

Diketahui, Satgas Pangan Polri bersama Kemendag melakukan inspeksi mendadak (sidak) di dua lokasi distributor MinyaKita, yaitu PT Jujur Sentosa di Tangerang, Banten, dan PT Binamas Karya Fausta di Cilincing, Jakarta Utara.

Sidak ini dilakukan untuk memastikan bahwa produk MinyaKita yang beredar di pasaran sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Pewarta: Nadia Putri Rahmani

The post Polri: Produk MinyaKita dari distributor Jakut masih dalam batas toleransi. appeared first on INFOSELEB.

Kepala Subdit I Ditreskrimsus Polda Riau AKBP Agus Prihandika, Selasa mengatakan sidak ini dilakukan setelah sebelumnya di beberapa daerah luar Riau ditemukan adanya minyak goreng bersubsidi yang tak sesuai takaran. Hal ini tentunya berpotensi merugikan konsumen.

“Satuan Kerja Pangan Polda Riau bersama Disperindag Riau melakukan pengecekan Minyakita untuk memastikan takaran sudah sesuai dengan yang tertera di kemasan,” katanya.

Dijelaskannya, pengecekan dilakukan di beberapa pasar tradisional, termasuk Pasar Agus Salim, Pasar Kodim, dan Pasar Bawah. Hal ini sebagai bagian dari upaya pengawasan distribusi serta harga minyak goreng bersubsidi di wilayah Riau.

Dalam sidak pihaknya juga menemukan masih adanya pedagang yang menjual minyak goreng Minyakita di atas HET yang telah ditetapkan pemerintah, yakni Rp15.700 per liter.

“Kami masih menemukan harga yang melebihi HET di beberapa lokasi. Kami mengimbau para pedagang tidak menaikkan harga secara berlebihan saat permintaan meningkat,” lanjut Agus.

Ia menambahkan, pihaknya akan terus melakukan pengawasan secara berkala guna memastikan harga Minyakita tetap sesuai dengan ketentuan dan tidak merugikan masyarakat.

Kegiatan serupa juga dilaksanakan kepolisian resor jajaran di Provinsi Riau seperti yang dilakukan Satuan Reserse Kriminal Polres Kampar. Mereka melakukan pengecekan terhadap kemasan Minyakita di beberapa toko yang ada di Bangkinang Kota.

Pewarta: Bayu Agustari Adha/Annisa Firdausi

The post Polda Riau melakukan sidak terhadap takaran dan HET Minyakita di pasar tradisional. appeared first on INFOSELEB.

Jakarta (INFOSELEB) – Satgas Pangan Daerah Polda Metro Jaya menemukan takaran minyak goreng produk MinyaKita tidak sesuai saat inspeksi mendadak (sidak) di Pasar Kemayoran, Jakarta Pusat.

“Tim mengambil 12 sampel botol MinyaKita dari empat distributor atau produsen yang berbeda. Hasil pengecekan menunjukkan adanya ketidaksesuaian volume pada beberapa produk,” kata Kasubdit Industri Perdagangan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, AKBP Anggi Saputra dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa.

Anggi menjelaskan dari 12 sampel botol yang diuji, ditemukan ada botol dengan volume hanya 795 mililiter, padahal seharusnya satu liter. Bahkan, jumlah paling banyak yang ditemukan hanya 840 mililiter.

“Artinya, ada kekurangan sekitar 200 mililiter hingga 250 mililiter. Namun, untuk kemasan dalam bentuk ‘pouch’ (kantong), volumenya sesuai, yakni satu liter,” ucapnya.

Anggi juga menjelaskan dengan adanya temuan ini, pihaknya akan melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengungkap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh distributor dan produsen minyak goreng tersebut.

“Kami akan mengumpulkan bukti-bukti guna memperjelas dugaan tindak pidana yang terjadi serta mencari pihak yang bertanggung jawab,” ucapnya.

Dia juga mengingatkan para pelaku usaha untuk tidak memanfaatkan momentum keagamaan dengan melakukan spekulasi harga atau praktik dagang yang merugikan masyarakat.

“Kami berkomitmen untuk menindak tegas segala bentuk pelanggaran hukum guna memberikan efek jera serta melindungi konsumen dan negara dari potensi kerugian. Kami juga terus berupaya mencegah tindak pidana demi mendukung program Asta Cipta Presiden Republik Indonesia,” kata Anggi.

Anggi juga mengimbau kepada masyarakat agar lebih cermat dalam berbelanja, khususnya dalam membeli produk kebutuhan pokok seperti minyak goreng.

“Pastikan label dan volume yang tertera sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika menemukan ketidaksesuaian, masyarakat bisa menghubungi ‘hotline’ Satgas Pangan Polda Metro Jaya di nomor 0819-0819-2016,” ucapnya.

Pewarta: Ilham Kausar

The post Polisi menemukan takaran MinyaKita tidak sesuai saat sidak di Jakpus. appeared first on INFOSELEB.

Jakarta (INFOSELEB) – Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat menyatakan bahwa kapasitas produksi Minyakita berbasis koperasi maupun usaha mikro lokal perlu ditingkatkan.

Untuk memastikan harga Minyakita tetap stabil dan sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET), yaitu Rp15.700 per liter, ia menekankan bahwa koperasi dan UMKM harus terlibat dalam produksi minyak goreng rakyat, sehingga distribusi tidak dikuasai oleh perusahaan-perusahaan besar.

“Keterlibatan koperasi juga bisa menjadi solusi jangka panjang untuk menjaga harga stabil sekaligus memberdayakan ekonomi rakyat,” kata Achmad Nur Hidayat saat dihubungi INFOSELEB di Jakarta, Senin.

Ia juga menyarankan agar pemerintah membuka saluran pengaduan publik yang responsif dan berbasis data untuk menangani kecurangan dalam proses produksi maupun distribusi Minyakita.

Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat dengan mudah melaporkan praktik kecurangan di pasar dan mendapatkan respons yang cepat.

“Transparansi harga dan volume Minyakita di pasar harus menjadi informasi publik yang dapat diakses oleh semua orang. Ini adalah bentuk kontrol sosial yang dapat memperkuat pengawasan negara,” ujarnya.

Achmad menegaskan bahwa pemerintah harus tegas dalam memberantas oknum-oknum yang hanya mementingkan keuntungan dalam memproduksi minyak goreng rakyat tersebut.

Ia menyampaikan bahwa jika pengawasan negara dan penindakan hukum lemah terhadap proses produksi dan distribusi Minyakita, celah tersebut dapat dieksploitasi oleh oknum-oknum untuk mengambil keuntungan.

“Jika pemerintah tidak segera bertindak, dampaknya bukan hanya kerugian ekonomi, tetapi juga rusaknya kepercayaan publik (terhadap produk Minyakita),” tambahnya.

Saat mengunjungi Pasar Lenteng Agung, Jakarta Selatan, pada Sabtu (8/3), Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menemukan minyak goreng kemasan Minyakita yang tidak sesuai dengan takaran. Selain itu, Mentan juga menemukan Minyakita yang tidak sesuai aturan dan dijual di atas HET.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman

The post Ekonom menyebutkan bahwa produksi Minyakita yang berbasis pada usaha mikro perlu ditingkatkan dan diperkuat. appeared first on INFOSELEB.

“Dalam menghadapi skandal Minyakita, pemerintah tidak cukup hanya memberikan sanksi kepada pelaku, tetapi harus melakukan perombakan besar-besaran dalam tata kelola produksi dan distribusi minyak goreng rakyat,” kata Achmad Nur Hidayat saat dihubungi INFOSELEB dari Jakarta, Senin.

Ia menekankan perlunya evaluasi terhadap Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyakita, mengingat harga minyak sawit mentah atau Harga CPO dalam negeri selama enam bulan terakhir tercatat sekitar Rp15-16 ribu per kilogram, sementara HET produk Minyakita adalah Rp15.700 per liter.

“Jika harga bahan baku melonjak, HET harus disesuaikan agar realistis. Namun, solusi ini harus dibarengi dengan skema subsidi langsung kepada konsumen atau pelaku usaha mikro agar mereka tetap memperoleh minyak goreng dengan harga terjangkau tanpa memberatkan produsen,” ujarnya.

Achmad menambahkan bahwa rantai distribusi yang panjang juga dapat membuka celah bagi praktik curang, sehingga perlu adanya efisiensi dalam distribusi produk Minyakita.

“Dari produsen, minyak goreng harus melewati banyak tangan hingga sampai ke konsumen, mulai dari distributor besar, distributor kecil, hingga pengecer. Dalam setiap rantai ini, potensi kecurangan bisa terjadi,” jelasnya.

Ia menyarankan agar Minyakita didistribusikan melalui saluran resmi dan dikontrol negara, seperti Bulog, koperasi, atau pasar rakyat. Selain itu, sistem distribusi harus berbasis teknologi dengan digitalisasi logistik dan pelacakan stok secara efektif.

“Hal ini akan memastikan bahwa dari produsen hingga konsumen, aliran barang dan harga bisa dipantau dengan baik,” ucapnya.

Achmad menegaskan bahwa harus ada penegakan hukum yang tegas tanpa kompromi bagi para oknum yang melakukan kecurangan dalam produksi dan distribusi Minyakita.

Ia menyatakan bahwa produsen maupun distributor yang terbukti mengurangi takaran atau menjual di atas HET harus dicabut izinnya, disita asetnya, dan diumumkan kepada publik.

“Kecurangan dalam penyediaan pangan rakyat tidak bisa ditoleransi. Aparat penegak hukum, khususnya Satgas Pangan, perlu diberikan kewenangan lebih luas dan sumber daya yang memadai untuk melakukan pengawasan ketat di seluruh wilayah distribusi Minyakita,” imbuhnya.

Saat mengunjungi Pasar Lenteng Agung, Jakarta Selatan, pada Sabtu (8/3), Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menemukan minyak goreng kemasan Minyakita yang tidak sesuai dengan takaran. Selain itu, Mentan juga menemukan Minyakita yang dijual tidak sesuai aturan dan di atas HET.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman

The post Ekonom menyebut perlu adanya perombakan tata kelola untuk mencegah kecurangan Minyakita. appeared first on INFOSELEB.

Malang, Jawa Timur (INFOSELEB) – Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskopindag) Kota Malang, Jawa Timur, menemukan adanya produk minyak goreng merek MinyaKita yang tak sesuai dengan takaran.

Kepala Diskopindag Kota Malang Eko Sri Yuliadi di Kota Malang, Senin, mengatakan temuan itu didapati ketika pihaknya melakukan pengecekan terhadap kondisi ketersediaan komoditas tersebut di sejumlah pasar.

“Kami melakukan pengecekan dan memang ada yang takarannya kurang,” kata Eko.

Langkah yang diambil oleh Diskopindag ini merupakan inisiatif menindaklanjuti temuan takaran MinyaKita yang tak sampai satu liter oleh Menteri Pertanian Republik Indonesia Amran Sulaiman ketika mengunjungi Pasar Lenteng Agung, di Jakarta Selatan, pada Sabtu (8/3).

“Kami di Kota Malang ikut memantau dan mengawasi,” ucap dia.

MinyaKita, kata dia, jika sesuai dengan spesifikasi seharusnya memiliki takaran satu liter, tetapi justru ditemukan kurang dari jumlah tersebut.

“Ketika kami cek takarannya ada yang 0,92 liter dan ada yang 0,99 liter,” ujarnya.

Eko memastikan bahwa sesungguhnya alat penakar minyak goreng yang digunakan telah terlebih dahulu dilakukan kalibrasi guna mengakurasikan ketepatan pada volume di dalam kemasan MinyakKita.

“Sudah dikalibrasi dan dicek oleh Metrologi. Lalu ketika dicek ditemukan ada takaran yang tidak sampai satu liter,” ucap Eko.

Diskopindag telah melakukan pendataan terhadap temuan tersebut dan akan menunggu arahan dari pemerintah pusat mengenai langkah tindak lanjut.

Sebelumnya, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menemukan minyak goreng kemasan MinyaKita yang tidak sesuai dengan takaran di Pasar Lenteng Agung, Jakarta Selatan.

Mentan menemukan hal itu saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di pasar yang terletak di Jalan Raya Jagakarsa, Kelurahan Jagakarsa Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Sabtu (8/3).

Saat itu, Mentan Amran menemukan bahwa isi kemasan MinyaKita tidak sesuai dengan yang tertera di label (1 liter), yakni hanya berisi 750 hingga 800 mililiter.

Pewarta: Ananto Pradana

The post Diskopindag Kota Malang menemukan MinyaKita tidak sesuai takaran. appeared first on INFOSELEB.