Mamuju (INFOSELEB) – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat bersama Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) secara resmi menandatangani naskah Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang optimalisasi pemungutan pajak pusat dan daerah.

“Kami berharap dengan adanya sinergi ini, penerimaan pajak di Sulbar bisa lebih optimal dan dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Gubernur Sulbar Suhardi Duka, pada penandatanganan PKS tentang optimalisasi pemungutan pajak pusat dan daerah, di Mamuju, Rabu.

Penandatanganan tersebut merupakan penandatanganan tahap IV yang berlangsung secara virtual dengan dihadiri oleh para pejabat dari masing-masing instansi.

Penandatanganan PKS itu turut dihadiri Wakil Gubernur Salim S Mengga, Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar Herdin Ismail, Kepala BPKPD Masriadi Nadi Atjo, Kabid Pendapatan Daerah, Kasubid Pajak Daerah, Kasubid Teknologi Informasi serta Kasubid Retribusi Daerah.

Kerja sama itu bertujuan meningkatkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengoptimalkan pemungutan pajak.

Melalui perjanjian tersebut, DJP dan DJPK akan memperkuat koordinasi dengan Pemprov Sulbar dalam pertukaran data perpajakan, pengawasan kepatuhan wajib pajak, serta peningkatan kapasitas aparatur dalam administrasi perpajakan.

Direktur Jenderal Pajak DJP Suryo Utomo menyampaikan bahwa kerja sama itu merupakan langkah strategis dalam meningkatkan penerimaan negara dan daerah secara efektif serta mendukung transparansi dalam pengelolaan pajak.

“Sinergi antara DJP dan DJPK serta pemda sangat penting untuk memperkuat sistem perpajakan yang lebih adil dan efisien,” ujar Suryo Utomo.

Sementara, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan DJPK Luky Alfirman menekankan bahwa optimalisasi pemungutan pajak akan memberikan manfaat bagi daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Dengan adanya pertukaran data dan koordinasi yang lebih baik, kita bisa memastikan bahwa potensi pajak yang ada dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk pembangunan daerah,” kata Luky.

Sedangkan, Kepala BPKPD Sulbar Masriadi Nadi Atjo mengatakan, Pemprov Sulbar telah menyiapkan segala proses kerja sama itu dengan pihak DJPK.

“Alhamdulillah hari ini selesai ditandatangani, semoga hasilnya seperti yang diharapkan,” ucap Masriadi.

Penandatanganan PKS itu kata Masriadi merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mendorong reformasi perpajakan, khususnya dalam meningkatkan efektivitas pemungutan pajak secara nasional.

“Ke depan, diharapkan kolaborasi antara DJP, DJPK, dan Pemda dapat terus diperkuat guna menciptakan sistem perpajakan yang lebih baik dan berkelanjutan,” ujar Masriadi.

Pewarta: Amirullah

The post Pemprov Sulbar menandatangani PKS untuk optimalisasi pendapatan pajak. appeared first on INFOSELEB.

“Anggaran ini dibagi menjadi dua bentuk, yakni Rp20 miliar dalam bentuk bantuan tunai dan Rp30 miliar untuk pemberian bibit pertanian,” kata Gubernur Sulbar Suhardi Duka, di Mamuju, Rabu.

Bantuan tunai tersebut, lanjut Suhardi Duka, akan disalurkan kepada 10 ribu warga miskin ekstrem yang tersebar di setiap kabupaten.

“Sementara, 10 ribu warga lainnya akan diintervensi oleh pemerintah kabupaten masing-masing,” ujar Suhardi Duka.

Gubernur menyampaikan bahwa saat ini ada sekitar 20 ribu penduduk atau 1,7 persen dari total warga di Sulbar, masih masuk dalam kategori kemiskinan ekstrem.

“Target kami, setiap tahun angka ini bisa turun satu persen. Sehingga, untuk mencapai target itulah Pemerintah Provinsi Sulbar telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp50 miliar pada APBD 2025,” terang Suhardi Duka.

Gubernur mengajak mahasiswa untuk terlibat aktif dalam memastikan bahwa bantuan tersebut benar-benar sampai kepada yang membutuhkan.

Ia menekankan pentingnya peran generasi muda, khususnya mahasiswa, dalam memastikan program-program pengentasan kemiskinan berjalan efektif dan tepat sasaran.

“Saya ingin bantuan dari mahasiswa. Mari kita sama-sama memastikan alokasi anggaran ini betul-betul tepat sasaran, baik dalam bentuk tunai maupun pemberdayaan UMKM,” katanya.

Ia juga menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan mahasiswa sangat penting untuk membangun Sulbar yang lebih sejahtera.

“Kami mengajak mahasiswa untuk bersama-sama membangun Sulbar di bawah pemerintahan kami. Misi kami adalah mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, mempercepat pengentasan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta membangun SDM yang unggul dan berkarakter,” jelasnya.

Gubernur berharap, melalui kolaborasi tersebut Sulbar dapat mencapai target pengentasan kemiskinan ekstrem secara bertahap.

“Ini adalah tanggung jawab kita bersama. Mari kita wujudkan Sulbar yang lebih sejahtera dan maju,” kata Suhardi Duka.

Pada kesempatan itu, Gubernur juga menyoroti pentingnya pembangunan infrastruktur, pelestarian lingkungan, tata kelola pemerintahan yang baik, dan pelayanan dasar yang berkualitas.

“Itu adalah harapan masyarakat. Itulah alasan mengapa mereka memilih kami. Sekarang, tanggung jawab kami untuk merealisasikannya,” ujar Suhardi Duka.

Pewarta: Amirullah

The post Sulbar menganggarkan Rp50 miliar untuk pengentasan kemiskinan. appeared first on INFOSELEB.