Kedua PMI yang hak-haknya belum dibayarkan oleh perusahaan Malaysia itu bernama Wina Angelina dan Resa Anggela, kata KP2MI dalam pernyataan persnya di Jakarta, Rabu.

Informasi tentang kasus dua PMI ini diterima KP2MI dari Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Sumatera Barat pada Selasa (11/3) menyusul aduan Wina Angelina dan Resa Anggela.

Keduanya kemudian melaporkan hal tersebut ke BP3MI Sumbar pada Selasa (11/3).

Pewarta: Katriana

The post KP2MI mengawal kasus PMI yang haknya belum dibayar oleh perusahaan Malaysia. appeared first on INFOSELEB.

Menurut siaran pers P2MI yang diterima di Jakarta, Senin, Menteri P2MI Abdul Kadir Karding juga mengajak Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) PP Muhammadiyah untuk menyosialisasikan hal-hal yang diperlukan oleh para pekerja migran secara prosedural.

Karding berpendapat bahwa ada banyak pekerja migran Indonesia yang tidak bertahan lama ketika sudah ditempatkan ke luar negeri.

“Di sana itu kalau mereka mentalnya lemah biasanya cepat ingin pulang, lalu kemudian baru bekerja sebulan sudah pindah ke tempat lain, lari, kabur. Itu semua banyak terjadi di Malaysia,” ujar Karding.

Karena itulah, lanjut Karding, pemberdayaan para pekerja migran itu diperlukan agar dapat menghasilkan pekerja migran yang tangguh dan tidak mudah menyerah.

Dia juga menyebutkan beberapa permasalahan terkait pemberdayaan pekerja migran, seperti keterampilan, literasi keuangan, akses modal, dan penguatan keluarga.

Sementara itu, Ketua Umum MPM PP Muhammadiyah Muh. Nurul Yamin menyatakan pihaknya siap membantu P2MI dalam hal pemberdayaan pekerja migran Indonesia.

“Kami ada satu divisi khusus di Majelis Pemberdayaan Masyarakat, yang menyimpan, mengkaji, dan juga melakukan pemberdayaan pekerja migran ini,” tambah Nurul Yamin.

Dia mengatakan bahwa PP Muhammadiyah memiliki program pemberdayaan pekerja migran mulai dari sosialisasi, pelatihan, penempatan, hingga persiapan kembali ke Indonesia.

“Kami membangun sebuah

Pewarta: Cindy Frishanti Octavia

The post KemenP2MI mengajak kerja sama dengan PP Muhammadiyah untuk memberdayakan pekerja migran. appeared first on INFOSELEB.

Apalagi menurut Ketua Umum Apjati Said Saleh Alwaini, situasi dan kondisi usaha penempatan saat ini tidak sedang baik-baik saja, ditambah situasi global yang tidak menentu serta dampak geopolitik dunia yang diperparah akibat Perang Rusia-Ukraina dan meningkatnya ketegangan di Gaza dan Laut China Selatan.

Badan Legislasi DPR-RI, lanjutnya melalui keterangannya di Jakarta, Minggu, tengah menyusun Rancangan Revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Salah satu Pasal yang disoroti oleh para pelaku Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) dan Asosiasi P3MI yaitu Pasal 55 tentang kenaikan Jaminan Usaha berupa Deposito senilai Rp3 miliar, naik 100 persen dari Rp1,5 miliar.

“Apabila ketentuan pasal ini ditetapkan, maka akan berdampak buruk bagi usaha ini, khususnya yang dilaksanakan oleh swasta, akan banyak perusahaan penempatan PMI gulung tikar,” katanya.

Hal itu, tambahnya, berdampak pula pada target penempatan pekerja migran yang diharapkan sebanyak 400-500 ribu sepanjang 2025, serta berpotensi merugikan perekonomian nasional dan menghambat Program Astacita Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Said, tidak ada korelasi peningkatan deposito dengan penurunan penguatan perlindungan PMI, sebaliknya hanya membuat situasi semakin sulit bagi P3MI yang sudah menghadapi berbagai tantangan regulasi dan pasar global.

“Oleh karena itu, kami memohon kepada Badan Legislasi DPR-RI dan pemerintah untuk meninjau kembali rencana kenaikan deposito agar regulasi yang dibuat tetap berpihak pada keberlangsungan industri penempatan PMI serta kesejahteraan pekerja migran Indonesia,” katanya.

Pewarta: Subagyo

The post Apjati meminta Baleg DPR meninjau ulang kenaikan jaminan deposito. appeared first on INFOSELEB.

“Pelan-pelan kita,” ujar Menteri Karding.

Ia menjelaskan bahwa salah satu tujuan utama kementeriannya adalah menyehatkan P3MI. Untuk mencapai hal tersebut, beberapa langkah yang diambil meliputi akreditasi dan sertifikasi, serta audit berkala.

Ade Irawan, direktur perusahaan konsultan yang terlibat dalam audiensi tersebut, mengatakan bahwa pihaknya, Visi Integrasi Nusantara, akan membantu KemenP2MI dalam meningkatkan pelayanan bagi pekerja migran Indonesia.

Hal ini, lanjutnya, merupakan dukungan penuh terhadap upaya Menteri Karding dalam membenahi P3MI.

“Sehingga mereka (P3MI) tidak asal, tidak ada,” tambahnya.

Senada dengan itu, Direktur Riset dan Pengelolaan Pengetahuan Visi Integrasi Nusantara, Adnan Topan Husodo, mengungkapkan bahwa pihaknya mendukung upaya Menteri Karding dalam pembenahan P3MI.

Adnan menyebut akreditasi dan sertifikasi bagi P3MI sebagai langkah untuk menghindari berbagai permasalahan yang sering dihadapi oleh pekerja migran Indonesia.

“Di satu sisi, ini juga akan menghindari berbagai masalah klasik yang sering kita hadapi, mulai dari pekerja migran ilegal, kekerasan, penipuan, manipulasi, dan lain sebagainya yang merugikan kita semua,” katanya.

Pewarta: Kuntum Khaira Riswan.

The post Menteri Karding menyiapkan parameter akreditasi perusahaan penempatan PMI. appeared first on INFOSELEB.

Pewarta: Katriana

The post Wamen P2MI menyerap aspirasi perusahaan penempatan pekerja migran. appeared first on INFOSELEB.