Jakarta (INFOSELEB) – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) segera meluncurkan

Direktur Distribution and Institutional Funding BTN Jasmin mengatakan, perseroan terus membidik institusi-institusi yang memiliki transaksi dalam nominal yang besar dan membutuhkan pengelolaan kas yang lebih baik.

“Kami berharap dapat menggenjot pendanaan dari Bale Korpora hingga Rp90 triliun atau bertumbuh lebih dari 50 persen secara

Sebagai informasi, dana murah berupa tabungan dan giro (

Dengan besarnya potensi pendanaan, BTN berupaya menarik nasabah institusi dengan menitikberatkan kelebihan Bale Korpora pada fitur-fitur baru yang lebih relevan dan solusi yang dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan nasabah.

BTN Cash Management, salah satu layanan

Dengan adanya Bale Korpora, BTN membidik segmentasi nasabah yang lebih luas seperti sektor pendidikan, kesehatan, dan perusahaan manufaktur.

Jasmin menjelaskan bahwa Bale Korpora menjadi pintu masuk terhadap seluruh layanan

Melalui Bale Korpora, maka seluruh layanan

Dengan mengakses Bale Korpora, nasabah institusi dan usaha perorangan yang memiliki giro dapat menikmati layanan berbasis

Dalam menggunakan layanan Bale Korpora, nasabah hanya perlu memiliki giro dan kredensial berupa Company ID, User ID, dan

“Semua penggunaan Bale Korpora bebas biaya, kecuali biaya untuk transaksi tertentu sesuai ketentuan masing-masing layanan

Ke depan, BTN akan mengembangkan layanan Bale Korpora untuk memenuhi kebutuhan transaksi lainnya seperti

Jasmin mengatakan, fitur-fitur tersebut dirancang untuk membantu nasabah meningkatkan efisiensi operasional mereka karena adanya visibilitas keuangan yang lebih tinggi serta kenyamanan, ditunjang dengan layanan personal yang proaktif terhadap kebutuhan nasabah.

Ia menambahkan, Bale Korpora juga diharapkan dapat menjadi salah satu penggerak pertumbuhan bagi pendapatan BTN di luar bunga atau

“Dengan adanya fitur-fitur yang lebih menarik di Bale Korpora, kami berharap

Pewarta: Rizka Khaerunnisa

The post BTN akan meluncurkan Bale Korpora untuk memperkuat mesin pendanaan. appeared first on INFOSELEB.

Direktur Wholesale and Institution Business BRI Agus Noorsanto menegaskan bahwa sinergi ini merupakan bagian dari strategi BRI dalam memperluas ekosistem keuangan digital yang inklusif dan berkelanjutan.

“Transformasi digital yang dijalankan BRI tidak hanya berfokus pada layanan transaksi perbankan, tetapi juga mencakup perencanaan keuangan jangka panjang, termasuk dana pensiun,” kata Agus yang juga mewakili pendiri DPLK BRI dalam keterangan resminya di Jakarta, Rabu.

Melalui kolaborasi ini, Agus mengatakan bahwa BRI ingin menghadirkan solusi yang lebih terintegrasi, sehingga semakin banyak masyarakat dapat mengakses layanan dana pensiun dengan lebih mudah, fleksibel, dan aman.

Dengan kehadiran layanan ini, Raya App atau aplikasi Raya menjadi bank digital pertama di Indonesia yang menyediakan fitur dana pensiun yang tercatat dalam administrasi pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

BRIFINE by DPLK BRI yang terintegrasi dalam aplikasi Raya menawarkan berbagai fitur unggulan, salah satunya akses digital yang mudah yang memungkinkan seluruh proses perencanaan dan pengelolaan dana pensiun dapat dilakukan secara

BRIFINE di aplikasi Raya juga menawarkan fleksibilitas dan personalisasi. Dalam hal ini, nasabah dapat menyesuaikan perencanaan dana pensiun sesuai dengan kebutuhan, kemampuan finansial, dan profil risiko masing-masing.

Selain itu, BRIFINE pada aplikasi Raya dilengkapi dengan berbagai fitur termasuk pendaftaran, informasi saldo dan pengembangan, dan

Ketua Pengurus DPLK BRI Arie Sus Miyanti menyampaikan, kehadiran BRIFINE di Raya App ini diharapkan dapat mendorong kalangan generasi muda untuk merencanakan keuangan masa depan yang lebih baik.

“Setiap individu generasi muda yang telah bekerja baik di sektor formal maupun informal, diharapkan dapat mengelola keuangan dengan bijak. Perencanaan masa depan sejak dini sangat diperlukan generasi muda untuk mempersiapkan dan menjamin keberlangsungan pendapatan di masa tidak aktif atau hari tua nanti,” kata Arie.

Senada dengan Arie, Kepala Divisi Sales and Partnership Bank Raya Prilly Savitri mengatakan bahwa kerja sama ini merupakan bagian dari upaya Bank Raya dalam menghadirkan layanan keuangan yang lebih lengkap bagi nasabah.

“Melalui aplikasi Raya, kami ingin memberikan

Berdasarkan

Jumlah peserta DPLK BRI pada 2024 meningkat menjadi 660 ribu atau merupakan 23 persen dari total peserta DPLK nasional. Menurut perseroan, peningkatan ini menunjukkan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap DPLK BRI dalam mengelola dana pensiun secara optimal.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa

The post Gandeng Bank Raya, DPLK BRI menghadirkan fitur dana pensiun di Raya App. appeared first on INFOSELEB.

Jakarta (INFOSELEB) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan, sektor perbankan berencana untuk meminimalkan penggunaan SMS sebagai medium pemberitahuan (notifikasi) kepada nasabah guna mencegah meluasnya penipuan dengan metode.

“Kita melihat ada wacana pada sektor perbankan untuk meminimalisir penggunaan SMS ini. Mereka (perbankan) sudah tahu ini tidak.

Lebih lanjut, Friderica atau akrab disapa Kiki mengatakan bahwa OJK bersama industri perbankan sepakat untuk berkolaborasi dalam rangka semakin menggencarkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya penipuan keuangan melalui SMS yang belakangan marak terjadi.

Ia menjelaskan bahwa modus penipuan dengan tautan.

“Jadi itu sebenarnya bukan SMS dari bank yang ‘dibelokkan’. Tapi itu benar-benar.

Berdasarkan informasi dari perbankan, Kiki mengatakan bahwa salah satu penyebab terjadinya permasalahan tersebut yakni masih adanya penggunaan.

“Namun demikian, jaringan tersebut tidak dapat serta-merta dihapus karena masih ada daerah yang bisanya itu baru 2G. (Jaringan) 2G dapat digunakan untuk kondisi darurat dan perangkat.

Kiki menambahkan, OJK juga telah mengadakan pertemuan dengan empat bank besar untuk membahas permasalahan tersebut. Di sisi lain, perbankan juga sudah melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, salah satunya melalui kanal media sosial mengenai bahaya modus penipuan SMS.

Menurut Kiki, OJK hingga saat ini belum menerima aduan masyarakat mengenai modus penipuan dengan metode BTS palsu. Meski begitu, industri perbankan sudah mengantongi laporan dan aduan dari nasabah terkait dengan penipuan tersebut.

Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) mengambil tindakan tegas terhadap kasus penyalahgunaan frekuensi radio yang digunakan untuk menyebarkan SMS penipuan dengan metode BTS palsu.

Kasus ini terungkap setelah Kemkomdigi menerima banyak laporan dari masyarakat terkait maraknya SMS penipuan belakangan ini yang dikirim bukan oleh operator seluler resmi.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyampaikan, pihaknya juga telah mengerahkan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio (Balmon SFR) untuk memantau dan melacak sumber sinyal frekuensi radio ilegal yang digunakan para pelaku.

Meutya menjelaskan bahwa dengan menggunakan perangkat.

Dengan metode itu, SMS penipuan dapat langsung menjangkau masyarakat, misalnya menawarkan hadiah palsu atau meminta data pribadi, tanpa melewati jaringan resmi, sehingga upaya ilegal ini sulit dilacak oleh pihak operator.

Dari hasil investigasi awal, Ditjen Infrastruktur Digital (DJID) menemukan indikasi kuat adanya penggunaan perangkat BTS ilegal di beberapa lokasi.

Kemkomdigi juga telah berkoordinasi dengan Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) dan OJK untuk menindaklanjuti temuan tersebut, mengingat modus penipuan ini kerap menyasar nasabah layanan keuangan.

Selain itu, Kemkomdigi juga bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk melacak para pelaku dan memastikan penindakan hukum yang tegas bagi setiap pelanggaran penggunaan frekuensi radio.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa

The post OJK: Untuk mencegah penipuan, bank akan mengurangi penggunaan SMS notifikasi. appeared first on INFOSELEB.

“Pemanfaatan data kependudukan yang akurat akan menjadi faktor utama dalam mendorong efisiensi layanan perbankan serta meningkatkan inklusivitas keuangan bagi masyarakat,” kata Teguh, dikutip dari keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Diketahui, Direktorat Jenderal Dukcapil Kemendagri bersama Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) anggota Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat Indonesia (Perbarindo) telah menandatangani perjanjian kerja sama untuk memperkuat digitalisasi layanan dan perlindungan data pribadi di sektor BPR.

Lebih lanjut, Teguh menyampaikan bahwa integrasi data kependudukan dengan sistem BPR akan memberikan dampak positif bagi industri keuangan, terutama dalam hal mitigasi risiko kredit dan peningkatan akurasi data nasabah.

Dukcapil juga berkomitmen untuk terus mendukung sektor keuangan, termasuk BPR dan BPRS, agar mampu menghadapi tantangan era digital dengan lebih siap.

Sementara itu, Ketua Umum Perbarindo Tedy Alamsyah menekankan bahwa BPR harus siap menghadapi perubahan perilaku nasabah yang kini semakin mengutamakan layanan berbasis digital.

“Sekarang berbeda, eranya 5.0 di mana sudah…”

Ia juga menyoroti pentingnya penerapan standar sistem manajemen keamanan informasi, seperti ISO 27001:2022, agar industri BPR tetap patuh terhadap regulasi perlindungan data pribadi dan terhindar dari risiko penyalahgunaan data.

“Ini bukan hanya soal kepatuhan, tetapi juga untuk melindungi industri kita dari risiko penyalahgunaan data,” ucapnya.

Sedangkan, Direktur Utama BPR DP Taspen Iwan Soeroto menyatakan bahwa kerja sama dengan Dukcapil yang difasilitasi oleh Perbarindo akan mendukung percepatan digitalisasi layanan perbankan di BPR.

“Kerja sama ini memungkinkan BPR untuk melakukan verifikasi data nasabah secara langsung melalui sistem Dukcapil. Dengan KTP-elektronik, BPR bisa melakukan autentikasi data nasabah secara…”

Melalui kerja sama tersebut, BPR dan BPRS diharapkan semakin siap dalam menghadapi tantangan digitalisasi, terutama dalam menjaga keamanan data nasabah.

Implementasi IKD dan integrasi sistem dengan Dukcapil menjadi langkah strategis untuk mempercepat layanan keuangan berbasis digital dan memastikan perlindungan data pribadi sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Langkah tersebut juga mencerminkan komitmen pemerintah dan industri keuangan dalam membangun ekosistem digital yang lebih aman, efisien, dan inklusif bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah

The post Dukcapil: Pemanfaatan IKD merupakan faktor penting dalam mendukung layanan perbankan. appeared first on INFOSELEB.