Dalam pertemuan dengan perwakilan dari Universitas Indonesia di Jakarta, Rabu (12/3), anggota Ombudsman Hery Susanto mengatakan hal tersebut juga seiring masukan dari UI mengenai perlunya pembaruan terhadap Undang-Undang Ombudsman.

“Kami menyadari bahwa ada beberapa pasal yang perlu diperbarui agar lebih relevan dengan tantangan pelayanan publik saat ini,” kata Hery, seperti dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Oleh karena itu, Ombudsman membuka ruang diskusi dengan berbagai pihak, termasuk akademisi dari UI.

Selain pembaruan UU Ombudsman, salah satu topik menarik yang turut dibahas dalam pertemuan itu, yakni keterlibatan UI pada proses seleksi kepala perwakilan Ombudsman.

Melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), UI sering diminta membantu dalam proses rekrutmen tersebut.

Hery menuturkan bahwa kerja sama itu menunjukkan bahwa Ombudsman mengedepankan transparansi dan profesionalisme dalam seleksi pejabat publik.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap kepala perwakilan Ombudsman adalah individu yang kompeten, memiliki integritas tinggi, dan memahami prinsip pelayanan publik,” ungkapnya.

Selain itu, Rektor UI Prof. Heri Hermansyah juga mengangkat permasalahan akses menuju Rumah Sakit Universitas Indonesia (RSUI) yang terhambat oleh aturan mengenai jarak pintu keluar tol.

Saat ini, regulasi menyebutkan bahwa jarak antara dua pintu keluar tol harus lebih dari dua kilometer sehingga permohonan pintu keluar tol untuk RSUI belum dapat direalisasikan.

Menanggapi hal tersebut, Hery menyatakan bahwa Ombudsman siap menjadi jembatan komunikasi antara UI dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Ia memahami pentingnya aksesibilitas bagi masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan. Oleh karena itu, Ombudsman akan mengupayakan diskusi lebih lanjut dengan pemangku kepentingan terkait.

Pihak UI juga mengangkat isu terkait penggunaan dana abadi yang berkaitan dengan pemanfaatan lahan seluas sekitar 3.300 hektare.

Direktur Pengembangan Kerja Sama, Komersial Aset, dan Kawasan Terpadu UI Winny Hanifiati menjelaskan bahwa UI membutuhkan kepastian regulasi dalam pengelolaan dana abadi agar dapat dimanfaatkan secara optimal.

“Kami berharap ada kejelasan dalam aspek hukum dan administrasi terkait pengelolaan dana abadi ini agar dapat mendukung pengembangan UI di masa mendatang,” kata Winny pada kesempatan sama.

Menanggapi isu itu, Hery menjelaskan bahwa Ombudsman terbagi menjadi tujuh tim substansi pelayanan publik untuk menangani berbagai aspek pengawasan.

Dengan demikian, terkait dana abadi, pihaknya akan berkoordinasi dengan Tim VII yang menangani permasalahan pengelolaan keuangan dan aset negara.

Ombudsman akan memastikan bahwa pengelolaan dana ini dilakukan secara transparan dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Dengan berbagai isu strategis yang dibahas, Ombudsman menegaskan komitmennya untuk terus berperan aktif dalam mengawal kebijakan publik yang berdampak luas bagi masyarakat.

Berbagai langkah konkret akan segera diambil, termasuk mengoordinasikan pembaruan regulasi, memfasilitasi komunikasi lintas kementerian, serta memastikan transparansi dalam pengelolaan dana dan aset negara.

“Kami berkomitmen untuk bekerja secara cepat, efektif, dan solutif dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang berkaitan dengan pelayanan publik,” ucap Hery menambahkan.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria

The post ORI menekankan bahwa revisi UU Ombudsman diperlukan agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. appeared first on INFOSELEB.

Saat menerima audiensi warga Kampung Baru Dadap di Jakarta, Selasa (11/3), Anggota Ombudsman Yeka Hendra Fatika menyatakan bahwa pendalaman akan dilakukan untuk melihat sejauh mana persoalan dan solusi yang bisa diambil ke depannya.

“Kami meminta agar warga Kampung Baru Dadap mengumpulkan data terkait laporan atas penolakan terhadap permohonan warga untuk memperoleh SKT sebagai dasar laporan kepada Ombudsman,” kata Yeka, seperti dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Yeka menjelaskan bahwa pada tahun 2016, laporan warga Kampung Baru Dadap telah diselesaikan dengan diterbitkannya rekomendasi, yang dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden.

Namun, dirinya tidak menutup kemungkinan apabila warga Kampung Baru Dadap bisa kembali melaporkan kepada Ombudsman terkait substansi yang berbeda, sehingga permasalahan tersebut dapat didalami kembali apakah termasuk dalam ranah Ombudsman atau tidak.

Dalam pertemuan tersebut, warga Kampung Baru Dadap melaporkan adanya tindakan diskriminatif yang dilakukan oleh Badan Pertanahan setempat terkait penolakan atas permohonan warga untuk memperoleh SKT atas tanah yang telah ditempati sejak puluhan tahun lamanya sebagai salah satu syarat untuk mengajukan permohonan pendaftaran tanah.

Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Universitas Muhammadiyah Tangerang (UMT) Gufron, sebagai perwakilan warga Kampung Baru Dadap, menyebutkan bahwa pada tahun 2016 pihaknya telah melaporkan terkait permasalahan tata kelola pemukiman di Kampung Baru Dadap dan telah diterbitkan rekomendasi oleh Ombudsman, serta telah dilaksanakan oleh pemerintah setempat.

Adapun rekomendasi itu terkait rencana penataan pemukiman nelayan di Desa Kampung Baru Dadap yang sebelumnya sedang bersengketa dengan pemerintah Tangerang dan PT Angkasa Pura II Bandara Internasional Bandara Soekarno Hatta.

Namun dalam perjalanannya, kata dia, warga Kampung Baru Dadap merasa masih ada permasalahan yang belum selesai terkait permohonan SKT yang hingga saat ini belum mendapatkan tanggapan dari Badan Pertanahan.

“Kami merasa ada diskriminasi. Oleh karena itu kami datang ke sini berharap kembali mendapatkan penyelesaiannya,” ucap Gufron.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria

The post Ombudsman selidiki masalah perolehan SKT warga Kampung Baru Dadap. appeared first on INFOSELEB.

Jakarta (INFOSELEB) – Ombudsman menekankan pentingnya kepastian hukum, perlindungan hak-hak masyarakat, serta transparansi dalam implementasi kebijakan pengadaan bahan bakar minyak (BBM) untuk mencegah terjadinya mala-administrasi.

Dalam pertemuan dengan PT Pertamina Patra Niaga di Jakarta (11/3), Anggota Ombudsman Yeka Hendra Fatika menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk memastikan setiap kebijakan yang diterapkan oleh badan usaha, khususnya yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat, harus berlandaskan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum.

“Hal ini penting guna menghindari adanya potensi mala-administrasi yang dapat merugikan masyarakat,” ujar Yeka, seperti dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Ombudsman juga menyoroti perlunya penguatan tata kelola dalam proses pengadaan dan distribusi BBM guna memastikan kelancaran suplai dan ketersediaan BBM bagi masyarakat.

Yeka menekankan bahwa keterbukaan informasi dan pengawasan publik sangat diperlukan dalam setiap tahapan kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas.

Sejalan dengan isu yang sedang menjadi perhatian publik, Ombudsman secara tegas menekankan bahwa Pertamina Patra Niaga harus lebih berhati-hati dalam menerbitkan kebijakan karena hal tersebut sangat berpengaruh pada kepercayaan publik terhadap Pertamina.

“Proses pengadaan BBM juga menjadi aspek yang sangat penting untuk disoroti dan dibenahi guna mencegah terjadinya permasalahan serupa di masa mendatang,” ucap dia.

Dengan adanya pertemuan tersebut, Ombudsman berharap dapat terus mengawal kebijakan publik agar berjalan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik.

Menanggapi, Pertamina Patra Niaga menyatakan kesiapannya untuk berkolaborasi dengan Ombudsman dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan BBM, serta terus melakukan evaluasi kebijakan demi kepentingan masyarakat.

“Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan tata kelola.”

Pertemuan Ombudsman dengan Pertamina Patra Niaga dilakukan guna membahas isu yang sedang menjadi perhatian publik terkait permasalahan dalam pengadaan BBM.

Dalam kesempatan yang sama turut dibahas mengenai isu penyaluran elpiji.

Namun di sisi lain, pola distribusi tersebut dinilai juga menimbulkan tantangan tersendiri, terutama dalam hal ketersediaan dan kestabilan harga elpiji di tingkat konsumen.

Untuk itu, Ombudsman ingin memastikan keberlanjutan pendataan yang saat ini sedang dilakukan oleh Pertamina guna meningkatkan efektivitas distribusi serta memastikan subsidi elpiji dapat tepat sasaran.

Turut hadir dalam pertemuan, yakni Komisaris Utama Pertamina Patra Niaga Ego Syahrial, Vice President Risk Strategy dan Governance Pertamina Patra Niaga Edo Prihandika, Manager Fuel Channel Pertamina Patra Niaga Mardian, dan Manager Stakeholder Relation Pertamina Patra Niaga Sri Nur Hidayati.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria

The post Ombudsman menekankan kepastian hukum dan transparansi dalam pengadaan BBM. appeared first on INFOSELEB.

Anggota Ombudsman Robert Na Endi Jaweng mengatakan upaya tersebut perlu dilakukan sebagai jaminan kepastian Pemerintah dalam menyelesaikan persoalan mengenai pengangkatan CASN 2024.

“Bahwa pasti para CASN tersebut akan diangkat, serta pasti pula Oktober 2025 menjadi batas akhir pengangkatan CPNS dan Maret 2025 untuk CPPPK,” ujar Robert saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Dirinya menyampaikan bahwa penundaan pengangkatan CASN berkaitan dengan efektivitas pelayanan publik. CASN sebagai motor birokrasi sangat penting dalam peningkatan pelayanan publik di instansinya masing-masing.

Ia mencontohkan, seperti ribuan CASN tenaga kesehatan di suatu daerah yang belum diangkat dalam kurun waktu yang cukup lama berpotensi mengakibatkan terganggunya layanan kesehatan.

Seiring berjalannya dinamika seleksi CASN TA 2024, Ombudsman telah menerima konsultasi dan pengaduan dari para peserta yang telah dinyatakan lulus seleksi.

Namun sesuai mekanisme kerja Ombudsman, kata dia, para peserta seleksi diarahkan untuk melapor terlebih dahulu ke instansi terkait, yakni Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

“Sementara ini sebagai bagian dari tugas pengawasan, Ombudsman memberikan penyataan sebagai bahan evaluatif bagi Pemerintah,” tuturnya.

Selain menerbitkan regulasi demi kepastian pengangkatan CASN, Ombudsman juga mengusulkan agar Pemerintah perlu mengukur unsur kerugian publik akibat penundaan Terhitung Mulai Tanggal (TMT) pengangkatan CASN tersebut.

Pasalnya, Robert menilai selain terdapat dampak terhadap pelaksanaan layanan publik, ada pula potensi malaadministrasi pelayanan bidang kepegawaian (CASN).

Untuk itu, ia berharap Pemerintah perlu memikirkan pendekatan solutif guna mengatasi penundaan berlarut pengangkatan, seperti upaya ganti rugi, pendekatan khusus Pemerintah ke tempat kerja sebelumnya, dan berbagai opsi lainnya.

Demi akuntabilitas publik, Ombudsman pun meminta Pemerintah menyampaikan informasi secara transparan terkait alasan penundaan pengangkatan CASN TA 2024.

Menurutnya, kepastian informasi akan membantu peserta untuk menyiapkan berbagai langkah antisipatif agar tidak mengganggu kondisi perekonomiannya serta tidak terjebak dalam situasi yang tidak pasti saat masa tunggu dan menjadi pengangguran sementara.

Sementara sebagai

Ia menuturkan sebanyak 207 instansi dari 602 instansi meminta penundaan pengangkatan dengan alasan penataan formasi, pembaharuan administrasi, dan sebagainya.

“KemenPANRB maupun BKN wajib memastikan bahwa 395 instansi yang sudah siap untuk segera melakukan pengangkatan terhadap para CASN yang telah lulus tanpa harus dilakukan sekaligus (serentak),” ujar Robert menegaskan.

Di sisi lain, Ombudsman berharap perbedaan tafsir atas hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan Pemerintah bisa segera diselesaikan.

Oleh karenanya, dirinya berpendapat perlu ada inisiatif baru untuk mencari titik temu antara DPR dengan Pemerintah sehingga muncul kesepakatan final dan satu tafsiran yang sama atasnya.

Robert menekankan bahwa hal tersebut penting untuk memastikan kondusifnya situasi yang relatif kompleks saat ini dan dapat berdampak positif kepada upaya penyelesaian permasalahan penundaan pengangkatan CASN TA 2024.

Ombudsman mengimbau masyarakat untuk menyampaikan pengaduan atau laporan atas malaadministrasi melalui berbagai kanal resmi di kantor pusat dan berbagai kantor perwakilan Ombudsman di 34 propinsi.

Jalur mekanisme kelembagaan resmi tersebut menjadi pilihan utama dalam memperjuangkan akses keadilan administrasi (

Pewarta: Agatha Olivia Victoria

The post Ombudsman meminta pemerintah untuk menerbitkan regulasi pengangkatan CASN 2024. appeared first on INFOSELEB.

Kerja sama tertuang dalam nota kesepahaman yang ditandatangani oleh Ketua Ombudsman Mokhammad Najih dan Ketua Bawaslu Rahmat Bagja di Jakarta, Senin (3/3).

“Sudah sepatutnya Ombudsman dan Bawaslu berjalan beriringan karena memiliki beberapa kesamaan,” ujar Ketua Ombudsman Mokhammad Najih dalam kesempatan tersebut, seperti dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Dia mengungkapkan bahwa kesamaan dimaksud, yakni kedua lembaga merupakan produk reformasi tahun 1998 yang dikukuhkan pada tahun 2008.

Selain itu, Ombudsman dan Bawaslu merupakan lembaga pengawas yang sering disebut sebagai pilar keempat dalam sistem ketatanegaraan.

Kendati demikian, lanjut Najih, Ombudsman dan Bawaslu memiliki masing-masing fungsi yang berbeda. Objek pengawasan Ombudsman terdiri atas tiga bentuk pelayanan, yaitu pelayanan administrasi, pelayanan barang, dan pelayanan jasa.

Berdasarkan tiga elemen tersebut jika dikontekstualkan dalam pemilu dan pemilihan (DPR, DPD, DPRD), maka pelayanan administrasi berupa pemutakhiran data peserta pemilu serta pemutakhiran data pemilih.

Kemudian, sambung dia, berupa pula pelayanan barang sarana prasarana seperti kotak suara, surat suara, dan keterjangkauan tempat pemungutan suara, termasuk aksesibilitas bagi kaum rentan.

Lalu, pelayanan jasa meliputi semua bentuk pelayanan penyelenggara pemilu bagi pemilih (masyarakat), baik penyelenggara di level Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun di dalam Bawaslu.

“Itu sebabnya pada Pemilu dan Pemilihan 2024, Ombudsman turut mengawasi setiap proses dan tahapannya,” tutur dia.

Untuk itu, Najih berharap nota kesepahaman yang ditandatangani tidak hanya sebatas kegiatan seremonial saja, namun harus menjadi penguat dalam membangun kepercayaan antara Ombudsman dengan Bawaslu.

Memiliki harapan yang sama, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan bahwa nota kesepakatan itu menegaskan kerja sama antara Bawaslu dan Ombudsman dalam mengawasi proses administrasi pemilu.

“Kami sangat terbuka untuk menindaklanjuti laporan yang masuk ke Ombudsman terkait Bawaslu,” ucap Bagja.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria

The post Ombudsman-Bawaslu meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pemilu. appeared first on INFOSELEB.