Labuan Bajo (INFOSELEB) – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengatakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan hanya upaya pemenuhan gizi siswa tetapi merupakan modal secara fisik agar siswa lebih semangat belajar dan memiliki tumbuh kembang yang baik.

“Kami melihat langsung kondisi sekolah yang ada di SMPN 1 Komodo yang tadi. Alhamdulillah saya melihat di kelas, suasana belajarnya kondusif, anak-anak bisa semangat dan sudah mendapatkan mandat makan bergizi gratis dari pak Presiden,” katanya kepada awak media di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu.

Ia menyampaikan hal tersebut usai melakukan kunjungan ke SMPN 1 Komodo di Labuan Bajo didampingi Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi dan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (PKO) Manggarai Barat Yohanes Hani.

Abdul Mu’ti dalam kunjungan itu juga berkunjung ke ruang kelas memperkenalkan dua kebijakan baru, di antaranya 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat dan Pagi Ceria.

Ia mengapresiasi pihak sekolah dan para siswa yang antusias menjalankan dua kebijakan baru itu.

“Mereka punya semangat yang tinggi, tadi kami sampaikan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat dan juga Pagi Ceria yang dimulai dengan senam anak Indonesia hebat kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya dan berdoa,” ungkapnya.

Ia berharap SMPN 1 Komodo yang memiliki 920 siswa yang terbagi dalam 30 rombongan belajar itu menginspirasi dan menumbuhkan semangat siswa untuk semakin rajin belajar mengembangkan potensi diri.

“Kelihatan anak-anak sangat semangat dan mudah-mudahan ini bisa menjadi sekolah yang menginspirasi dan menumbuhkan semangat anak-anak untuk makin rajin belajar mengembangkan potensi diri jadi anak-anak Indonesia yang cerdas,” katanya.

Diketahui, pembagian MBG di Labuan Bajo berlangsung di enam sekolah yakni SMPN 1 Komodo, SDIT Persaudaraan Wae Nahi, SD Wae Mata, SDN Lancang, SDN Labuan Bajo 2, dan SDN Batu Cermin dengan jumlah siswa penerima manfaat sebanyak 3.003 orang siswa.

Pewarta: Gecio Viana

The post Mendikdasmen menyebut MBG sebagai modal fisik siswa untuk semangat belajar. appeared first on INFOSELEB.

“April setelah Lebaran sudah bisa beroperasi,” kata Deputi Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional Tigor Pangaribuan di Desa Koa, Kabupaten TTS, Rabu.

Hal ini disampaikannya usai meninjau lokasi SPPG yang akan menjadi mitra BGN dalam menjalankan program makan bergizi gratis (MBG) di wilayah yang masuk dalam daerah 3T tersebut.

BGN sendiri, ujar dia berusaha secepat mungkin untuk mengoperasikan SPPG tersebut, dengan mempersiapkan peralatan-peralatan yang mendukung untuk program tersebut.

Secara umum ujar dia BGN setuju dan siap membantu SPPG yang dikelola oleh Yayasan Titian Harapan tersebut yang nantinya akan memasak untuk 1.200 anak sekolah di Kecamatan Mollo Barat itu.

Sementara itu Koordinator Badan Gizi Nasional (BGN) Wilayah NTT, NTB, Bali, Maluku dan Maluku Utara Florencio Mario Vieira mengatakan bahwa saat ini sudah ada 17 titik SPPG yang beroperasi di NTT dengan jumlah murid yang menikmati diperkirakan mencapai 45an ribu murid di seluruh NTT.

“Minggu depan nanti akan ada dua lagi yang akan beroperasi di Flores,” ujar dia.

Mario menambahkan bahwa dengan adanya MBG di desa tersebut sudah pasti akan meningkatkan pendapatan atau ekonomi masyarakat.

Karena setiap hari dapur SPPG harus menyiapkan sayur, telur, serta daging. Tentunya semuanya diambil dari masyarakat di desa tersebut.

Pewarta: Kornelis Kaha

The post BGN menyebutkan bahwa SPPG di daerah 3T NTT akan beroperasi pada bulan April setelah Lebaran. appeared first on INFOSELEB.

“Sebelum MBG, ada program makan bersama di posyandu yang sudah pernah ada di Tolikara, Papua, yang bisa menurunkan stunting di posyandu setiap hari. Hal-hal seperti itu bisa menjadi referensi bagi BGN bahwa program makan bergizi untuk mengenalkan pola gizi seimbang ada di tempat itu dan berhasil,” kata Tenaga Ahli Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN Niken Gandini pada sosialisasi tentang MBG di Kantor Pemerintah Provinsi Papua, Jayapura, Rabu.

Niken juga menyampaikan bahwa BGN menerima seluruh masukan, baik dari Lembaga Masyarakat Adat (LMA), kepala dinas, maupun para kepala sekolah agar dapat melaksanakan MBG yang lebih tepat sasaran di Papua.

“Kami sepakat dengan saran ada indikator kesehatan yang terukur supaya dapat mengukur dampak program MBG, juga perlunya kerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri agar ada payung hukum bagi program MBG,” ujarnya.

Niken melanjutkan, indikator yang digunakan oleh BGN selama ini di antaranya peningkatan tinggi badan balita setelah diberikan MBG, yang juga merupakan salah satu aspek yang memengaruhi penurunan stunting, serta tingkat partisipasi sekolah bagi siswa.

“Selama ini ibu hamil, menyusui, dan balita tentu mengukur di posyandu kan, untuk itu kami akan bekerja sama dengan puskesmas untuk mengukur secara rutin, agar indikator keberhasilan MBG tersebut bisa tercapai,” katanya.

Ia juga menyatakan bahwa BGN memfasilitasi dan menampung pihak-pihak yang berminat menjadi mitra BGN untuk mendaftarkan yayasannya melalui situs mitra.bgn.go.id untuk menentukan wilayah mana yang layak menjadi lahan Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG).

“Semua mitra harus mendaftarkan melalui portal tersebut, mereka tersistem, kalau kerja sama dengan BGN melalui portal tersebut. Jadi mitra dapat mendaftarkan nama yayasannya, alamat e-mail, nomor ponsel, dan pendaftaran itu untuk menentukan titik-titik SPPG-nya di mana, nanti yang melakukan survei itu dari sarjana-sarjana pembangunan Indonesia,” tuturnya.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari

The post BGN menyebutkan pentingnya berbagi praktik baik untuk menerapkan MBG di Papua. appeared first on INFOSELEB.

Jakarta (INFOSELEB) – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan meminta program Makan Bergizi Gratis (MBG) diaudit tiap kuartal atau tiga bulan sekali.

“Kami sudah bertemu dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana. Kami sepakat untuk diaudit tiap kuartal, sehingga dengan begitu kita tahu apa yang kurang dan segala macam. Karena butuh waktu untuk perbaikan,” kata Luhut di Jakarta, Rabu.

Luhut bertemu dengan Kepala BGN Selasa kemarin bersama dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy.

Mereka membahas program MBG yang tidak hanya meningkatkan gizi anak-anak dan ibu hamil, tetapi juga berpotensi menurunkan kemiskinan hingga 2,6 persen.

“Dengan target 82,9 juta penerima manfaat dan pengelolaan anggaran Rp171 triliun, keberhasilan program ini harus kita dukung bersama,” ujar Luhut.

Dia pun mengaku telah mengalami dampak MBG terhadap pertumbuhan ekonomi, di mana terjadi peningkatan permintaan beras, telur, dan ayam.

“Dari program ini saja mampu menyerap hasil produksi dalam negeri dan memperkuat sektor pertanian,” kata dia lagi.

Selain menciptakan lapangan kerja, MBG juga diproyeksikan mampu menurunkan ketimpangan hingga 3,6 persen dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Dengan catatan, program ini harus berjalan sesuai rencana dan target yang ditetapkan.

Saat ini, MBG telah berjalan di 38 provinsi dengan 2 juta penerima manfaat melalui 722 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berfungsi menjaga kualitas makanan dan distribusi agar berjalan lancar. Hingga akhir 2025, ditargetkan 32 ribu SPPG beroperasi untuk melayani lebih banyak masyarakat.

“Saya melihat keberhasilan program ini tidak lepas dari visi besar Presiden Prabowo Subianto dalam membangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri. Kehadiran MBG saat ini bukan hanya sekadar program sosial, tetapi juga penggerak roda perekonomian daerah yang pada akhirnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Luhut.

Pewarta: Imamatul Silfia

The post Luhut meminta Makan Bergizi Gratis untuk diaudit setiap tiga bulan sekali. appeared first on INFOSELEB.

“Saya sangat bersuka cita bisa berada di sini hari ini, melihat kondisi di Desa Koa, Kecamatan Mollo Barat. Medannya cukup berat karena harus menyeberangi sungai,” kata Deputi Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional, Tigor Pangaribuan, di Desa Koa, Kabupaten TTS, Rabu.

Tigor menyatakan bahwa lokasi SPPG yang ditinjau ini dapat dijadikan model untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah atau desa-desa yang jauh dari fasilitas infrastruktur dan sulit dijangkau, seperti desa yang dikunjungi tersebut.

Pewarta INFOSELEB yang ikut dalam rombongan melaporkan bahwa perjalanan menuju desa tersebut memakan waktu sekitar empat jam. Namun, saat sudah mendekati Desa Koa, rombongan harus beberapa kali berhenti di jalan karena akses jalan yang sulit dilalui akibat banyaknya kali-kali kecil.

Selain itu, Tigor dan rombongan juga harus melewati sungai Noelmina yang lebarnya mendekati dua kilometer. Saat menyeberangi sungai tersebut, aliran airnya sangat deras. Beberapa warga berdiri di tengah sungai untuk menuntun pengemudi agar tidak salah jalan saat menyeberangkan kendaraan.

Tigor yakin bahwa meskipun kondisi infrastrukturnya belum memadai, pelaksanaan MBG di desa tersebut nantinya bisa dijalankan. “Kita yakin bisa dijalankan,” ujarnya. Hal ini didukung oleh antusiasme masyarakat yang tinggi terhadap program MBG serta kemauan seluruh warga desa untuk membantu terlaksananya program tersebut di daerah mereka.

Sekda TTS, Seperius Edison Sipa, mengatakan bahwa jika SPPG berjalan di desa tersebut, Desa Koa akan menjadi lokasi pertama di kabupaten itu yang menerapkan MBG. “Di kabupaten lain sudah berjalan, kami juga bertanya-tanya kapan ini akan terlaksana. Akhirnya, hari ini terbukti bahwa di daerah terpencil ini program sudah hadir. Kami di kota tidak ada masalah untuk menerapkannya,” ujarnya.

Pewarta: Kornelis Kaha

The post BGN meninjau lokasi SPPG 3T di pedalaman NTT. appeared first on INFOSELEB.

“Saya datang ke sini untuk menjaga kedaulatan negara. Kewajiban saya untuk melindungi isu-isu yang masuk ke mereka dan mengganggu kedaulatan negara. Saya lihat di media sosial dan berita-berita itu ada isu kalau MBG itu berisi racun dan genosida, saya tegaskan itu tidak benar,” katanya dalam acara sosialisasi MBG di Kantor Pemerintah Provinsi Papua, Jayapura, Rabu.

Ia menegaskan bahwa anak-anak tentu membutuhkan gizi yang baik sebagai kunci utama pembangunan masyarakat yang sehat.

“Dengan MBG ini, negara memastikan bahwa masyarakat, anak-anak, dan kelompok rentan mendapatkan makanan yang sehat dan bergizi. Tidak ada satupun niat negara untuk meracuni atau membunuh warganya sendiri,” ujar dia.

Lenis mengimbau para kepala sekolah agar menindak dengan tegas apabila ada oknum-oknum yang mengajak anak-anak didik berdemonstrasi menolak MBG.

“Kalau ada yang berani mengajak anak-anak demo, silakan ditangkap. Demonstrasi memang dari negara itu boleh, tetapi anak-anak tidak boleh, mereka harus fokus belajar,” ucapnya.

Sementara itu, Penjabat Gubernur Provinsi Papua Ramses Limbong menyatakan pentingnya sosialisasi manfaat MBG di Papua. Ia menyebutkan, MBG di Papua, khususnya wilayah Jayapura, akan dibagikan secara bertahap setelah Idul Fitri 2025.

“Sosialisasi ini sangat perlu, karena kemarin kan ada penolakan, jadi kita harus terus sosialisasikan apa manfaat dari makan bergizi gratis ini. Untuk teknis, khususnya di Provinsi Papua, tentu nanti dari Badan Gizi Nasional (BGN), kalau berdasarkan komunikasi kami kemarin, secara bertahap nanti mungkin setelah Lebaran akan dimulai, karena kan enggak mungkin dibikin langsung 100 persen,” tuturnya.

Ramses menegaskan terkait penyediaan lahan Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG), Pemprov Papua akan berkolaborasi dengan berbagai pihak. Untuk sementara ini, ada empat titik yang sudah siap.

“Ada beberapa dapur, khususnya yang di Keerom sudah siap satu, di Abepura secara mandiri sudah siap, terus nanti dikembangkan di Waena sama di Sentani. Untuk wilayah lain juga sedang disiapkan,” ucapnya.

Berdasarkan informasi dari BGN, di wilayah Jayapura saat ini terdapat 18 orang Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) untuk mengelola MBG di Papua, termasuk di SPPG yang akan dibangun di masing-masing wilayah. Terdapat satu orang yang telah efektif bekerja di Yappen, satu orang di Biak, satu orang di Sarmi, dan 15 orang yang bekerja untuk wilayah Jayapura dan sekitarnya.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari

The post Stafsus Menhan: Isu MBG mengandung racun dan genosida tidak benar. appeared first on INFOSELEB.

Yogyakarta (INFOSELEB) – Ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM) Wisnu Setiadi Nugroho mengusulkan agar Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memprioritaskan siswa dari keluarga kurang mampu agar lebih efektif dan tidak terlalu membebani keuangan negara.

Wisnu di Yogyakarta, Selasa, menyebut program berskala nasional itu berisiko mengalami pemborosan karena sifatnya yang universal, dimana anak-anak dari keluarga mampu pun menerima manfaatnya meskipun sebenarnya tidak membutuhkan.

“Sulitnya pemantauan terhadap kualitas makanan juga menjadi tantangan tersendiri. Sulit untuk memastikan bahwa setiap makanan yang disajikan benar-benar memenuhi standar gizi dan kualitas yang ditetapkan,” ujar dia.

Dengan anggaran yang terbatas, menurut dia, program itu sebaiknya difokuskan pada anak-anak dari keluarga kurang mampu terlebih dahulu.

Selain itu, Wisnu juga mengusulkan alternatif lain seperti pemberian subsidi bahan pangan bagi keluarga miskin, voucher makanan, atau insentif bagi sekolah untuk menyediakan makanan bergizi dengan pendanaan yang lebih fleksibel.

Menurut dia, tantangan utama dari program ini bukan hanya persoalan anggaran, tetapi juga aspek distribusi dan pengadaan bahan makanan.

Wisnu menilai pemerintah bisa mengambil pelajaran dari negara-negara lain yang telah menjalankan program serupa dengan lebih efektif.

Di Amerika Serikat, misalnya, program makan gratis di sekolah menjadi bagian dari kebijakan nasional dengan skema “Farm to Table” dengan didanai oleh Sustainable Agriculture Research and Education (SARE) dan melibatkan petani, peternak, pendidik, serta komunitas lokal untuk memastikan distribusi makanan lebih merata dan efisien.

“Program ini bertujuan untuk mengembangkan sistem distribusi yang lebih inovatif, memberikan akses terhadap makanan lokal yang bergizi kepada anak sekolah, serta membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi daerah sehingga ongkos logistik lebih murah dan kesejahteraan masyarakat lebih terjamin,” ujar dia.

Selain itu, program “National School Lunch Program (NSLP)” yang diterapkan di AS juga bisa menjadi referensi bagi pemerintah Indonesia. Program ini berfokus pada anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah dan memiliki standar gizi ketat sesuai dengan Healthy, Hunger-Free Kids Act (HHFKA) 2010.

“Pemerintah mengalokasikan anggaran khusus untuk mendukung program ini, dengan melibatkan dapur dan pemasok makanan lokal yang terpercaya agar kualitas gizi tetap terjaga,” ujar Wisnu.

Ia menilai, pendekatan serupa bisa diterapkan di Indonesia untuk memastikan MBG tidak hanya menjadi kebijakan populis dalam jangka pendek, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Menurut Wisnu, jika sistem pengelolaan MBG terlalu sentralistik, ada kemungkinan hanya vendor besar yang akan mendapatkan keuntungan dari pengadaan makanan, sementara petani kecil dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal akan tersingkir.

Agar lebih efektif, ia menyarankan agar pemerintah daerah diberikan kewenangan lebih besar dalam pelaksanaan program karena lebih memahami kondisi lokal dan dapat memberdayakan UMKM serta petani kecil dalam penyediaan bahan pangan.

Selain itu, ia juga menyarankan agar pengawasan terhadap program ini diperketat dengan melibatkan audit independen dan partisipasi masyarakat dalam pemantauan.

Untuk menjamin keberlanjutan program tanpa mengorbankan sektor lain, Wisnu menyarankan agar pemerintah lebih selektif dalam mengalokasikan anggaran tanpa merugikan sektor esensial seperti pendidikan dan kesehatan.

“Alternatif pendanaan mencakup peningkatan efisiensi belanja pemerintah dengan pemangkasan anggaran sebaiknya dilakukan secara hati-hati agar tidak merugikan sektor penting,” kata dia.

Meskipun menuai pro dan kontra, Wisnu memandang potensi positif dari program MBG dalam jangka panjang, terutama dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia.

“Dalam jangka panjang, program ini juga dapat berdampak positif pada produktivitas tenaga kerja,” ujar dia.

Pewarta: Luqman Hakim

The post Ekonom UGM menyarankan agar MBG memprioritaskan siswa yang kurang mampu. appeared first on INFOSELEB.

Dalam lima tahun ke depan, pemerintah telah merancang berbagai langkah jelas yang tidak hanya bersifat jangka panjang, tetapi juga dapat memberikan dampak nyata dalam waktu singkat.

Salah satu strategi utama yang dirancang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 adalah 8 Quick Wins Pembangunan Nasional.

Program ini bertujuan untuk menangani permasalahan mendesak dengan solusi yang cepat, tepat, dan terukur. Dari peningkatan layanan kesehatan hingga pembangunan infrastruktur, setiap inisiatif dalam program ini dirancang untuk memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sekaligus memperkuat fondasi pembangunan jangka panjang.

Dengan adanya 8 Quick Wins, pemerintah ingin memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan kualitas hidup masyarakat dapat meningkat lebih cepat. Lalu, apa saja program yang termasuk dalam 8 Quick Wins ini? Berikut penjelasannya.

Delapan program hasil terbaik cepat ditujukan untuk menjawab permasalahan serta tantangan utama secara cepat, tepat, dan terukur guna menciptakan struktur yang kokoh dalam menunjang pelaksanaan berbagai program pembangunan nasional. Visualisasi uraian delapan program hasil terbaik cepat dijabarkan sebagai berikut:

1. Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil.

2. Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun rumah sakit lengkap berkualitas di kabupaten.

3. Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian, dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional.

4. Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, serta memperbaiki sekolah-sekolah yang rusak.

5. Menambah dan memberikan program kartu-kartu kesejahteraan serta memastikan bantuan sosial tepat sasaran.

6. Menaikkan gaji ASN (TNI/Polri, guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), serta pensiunan dan menghilangkan kemiskinan ekstrem.

7. Membangun dan melanjutkan infrastruktur desa dan kota, termasuk infrastruktur transportasi, teknologi, dan perumahan murah bersubsidi bagi masyarakat miskin, generasi muda, serta masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

8. Menambah rasio penerimaan negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23%.

Program-program ini diharapkan mampu memberikan dampak langsung bagi masyarakat sekaligus membangun fondasi yang lebih kuat menuju Indonesia Emas 2045.

Pewarta: Allisa Luthfia

The post Mengenal program 8 Quick Wins pembangunan nasional 2025-2029. appeared first on INFOSELEB.

Hal ini diungkapkan oleh Tenaga Ahli Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN, Niken Gandini, sebagai tanggapan atas permintaan dari para pemimpin Lembaga Masyarakat Adat Nabire, Papua Tengah, yang juga menginginkan akses terhadap program Makan Bergizi Gratis.

“Filosofinya jelas, mengapa kami memprioritaskan ibu hamil dan menyusui, karena mereka termasuk kelompok yang rentan gizi. Anak-anak remaja juga rentan gizi. Kami berharap para ibu memiliki gizi yang baik, karena mereka mengandung janin yang nantinya akan menjadi anak-anak yang harus dipastikan sehat,” kata Niken di Kabupaten Nabire, Papua Tengah, pada hari Selasa.

Ia menegaskan bahwa jika seorang ibu memiliki gizi yang baik, anaknya juga akan tumbuh sehat. Sementara itu, jika anak sudah mendapatkan gizi yang baik sejak usia sekolah, maka di masa depan mereka juga akan tumbuh dengan sehat.

Niken menambahkan bahwa untuk distribusi MBG di Papua, khususnya di Nabire, BGN akan mengikuti hari efektif sekolah. Hal ini mengingat bahwa kegiatan belajar-mengajar di sebagian besar sekolah di Nabire berlangsung hingga hari Sabtu.

“Kami dari BGN mengikuti hari efektif sekolah. Jika di sini kegiatan sekolah berlangsung hingga Sabtu, maka kami juga akan mengikuti hingga Sabtu,” ujarnya.

Niken juga menyebutkan bahwa setiap Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) mulai bekerja setiap harinya sejak pukul 2 pagi. Hal ini secara otomatis akan berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat.

“Kami memprioritaskan agar makanan siap pada pukul 7 pagi sehingga bisa dikirim ke sekolah-sekolah sebelum siswa pulang. Ini akan menjadi pemberdayaan ekonomi yang sangat kuat. Misalnya, dalam sehari saja ada tiga ribu telur yang diproduksi, sudah berapa peternak ayam lokal yang terlibat, belum lagi nasi, sayur, dan bahan lainnya yang seluruhnya dikelola oleh masyarakat lokal,” jelas Niken.

Oleh karena itu, ia mengajak seluruh masyarakat Papua untuk mendukung BGN dalam menyukseskan program MBG. Program ini dianggap sangat mendukung kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, mendorong peran aktif koperasi, memperkuat pembangunan sumber daya manusia, serta membangun desa dari bawah untuk pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, serta pemberantasan kemiskinan sesuai dengan visi Astacita Presiden-Wakil Presiden.

Niken juga memaparkan bahwa berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), sebanyak 4,78% masyarakat dikategorikan miskin jika dihitung berdasarkan rata-rata jumlah anggota keluarga menurut kelas pengeluaran per tahun 2024.

“Rata-rata anggota rumah tangga di kalangan penduduk miskin lebih banyak dibandingkan dengan penduduk kelas menengah dan atas. Oleh karena itu, diperlukan intervensi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan gizi mereka,” tuturnya.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari

The post Papa-papa Papua minta MBG, BGN: Prioritas untuk masyarakat rentan gizi. appeared first on INFOSELEB.

Jakarta (INFOSELEB) – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy menyampaikan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) memberikan manfaat dalam meningkatkan penyerapan pasokan daging ayam.

“Yang paling mendapat manfaat dari program makan bergizi ini adalah ayam, baik telur, maupun ayam potongnya,” ujar Rachmat Pambudy dalam Seminar Nasional Huluisasi dan Hilirisasi Sawit sebagai Motor Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Indonesia serta Mewujudkan Ketahanan Pangan dan Energi Nasional, di Institut Pertanian Bogor (IPB), dipantau secara virtual, di Jakarta, Selasa.

Indonesia disebut telah menghadapi permasalahan kelebihan pasokan.

Dengan adanya program MBG, terbukti bahwa masyarakat Indonesia sebenarnya mau dan ingin makan ayam maupun telur, tetapi tidak memiliki daya beli.

“Baru kita tahu bahwa ternyata rakyat di Indonesia bukan tidak mau makan ayam, (tetapi) tidak mampu beli ayam, tidak mampu makan telur, bahkan ada beberapa lokasi di daerah ketika mereka tidak menghabiskan ayamnya, tidak menghabiskan telurnya, ketika ditanya kenapa, (katanya) mau dibawa pulang. Jadi, begitulah kondisi perekonomian kita, begitulah kondisi masyarakat kita,” ujar Rachmat.

Berdasarkan data statistik yang dimiliki Bappenas, ada 180 juta orang Indonesia kekurangan gizi. Angka ini belum termasuk yang tidak tercatat.

Menghadapi kondisi tersebut, katanya lagi, jika tidak segera bertindak, maka akan kehilangan kesempatan untuk mengatasi masalah mendasar yang dialami masyarakat. Karena itu, pemerintah berupaya mengatasi persoalan kekurangan gizi melalui program MBG.

“IPB punya Jurusan Gizi Masyarakat dan Sumber Daya Keluarga, IPB punya Fakultas Ekonomi dan punya Program Studi Ekologi Manusia. Inilah sekarang tugas IPB (untuk menyelesaikan masalah kekurangan gizi),” katanya pula.

“Saya mohon dukungan dari IPB. Kalau saya sering-sering datang ke IPB, karena kita tahu bahwa pengetahuan kita terbatas. Kita minta dukungan Pak Rektor. Jadi, kalau Pak Rektor datang ke sana (Bappenas), bukan Pak Rektor yang minta bantuan, saya yang minta bantuan,” ujarnya lagi.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas

The post Bappenas: Program MBG meningkatkan penyerapan pasokan daging ayam. appeared first on INFOSELEB.