Dalam Rapat Konsolidasi Penanganan Kemiskinan Ekstrem di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat di Jakarta, Kamis, Mensos Saifullah Yusuf menyatakan DTSEN merupakan sumber data yang sangat kaya dan akurat untuk mendukung efektivitas program bantuan sosial dan pemberdayaan maupun penyaluran dana umat.

“DTSEN ini sungguh merupakan data yang sangat kaya yang kita bisa manfaatkan untuk berbagai hal dan Insya Allah akan lebih akurat,” kata Mensos.

Menteri yang akrab disapa Gus Ipul itu menyebut ke depan pemerintah akan mengonsolidasikan pundi-pundi dana umat seperti yang ada di Baznas agar fokus digunakan untuk penanggulangan kemiskinan.

Secara teknis, Baznas maupun lembaga filantropi lainnya akan tetap bekerja secara independen. Namun dalam hal penyaluran zakat serta bantuan lain, akan diarahkan menggunakan DTSEN sehingga betul-betul sampai ke tangan fakir miskin.

Soal akurasi DTSEN, dia menjamin kefaktualannya lantaran akan dimutakhirkan secara berkala, baik melalui metode formal maupun partisipatif. Pemutakhiran wajib dilakukan karena data kependudukan bersifat dinamis.

Menurut dia, upaya pengentasan kemiskinan tidak cukup hanya memenuhi aspek material. Aspek spiritual dan dan sosial juga harus dipenuhi. Kontribusi spiritual, dalam hal ini melalui lembaga zakat, merupakan salah satu sarana untuk memotivasi masyarakat agar bangkit dan mengambil peran di masa mendatang.

“Kita harus mulai mengikutkan ajaran-ajaran agama dalam rangka untuk memotivasi masyarakat, keluarga miskin misalnya, untuk bisa lebih bangkit dan lebih berperan di masa-masa yang akan datang,” demikian Mensos Saifullah Yusuf.

Pewarta: Prisca Triferna Violleta

The post Mensos: DTSEN akan digunakan untuk penyaluran zakat karena lebih akurat. appeared first on INFOSELEB.

“Sekarang sudah jalan, kurang tiga bulan lagi kita akan buka. Memang ini cepat sekali, persiapannya juga kita harus lembur terus,” ujar Menteri Sosial Saifullah Yusuf dalam pernyataan tertulis di Jakarta pada Rabu.

Pada kesempatan tersebut, Mensos yang hadir bersama Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menerangkan tahapan persiapan Sekolah Rakyat saat ini sudah berjalan dan dalam waktu kurang dari tiga bulan, sekolah ini akan mulai beroperasi.

Persiapan tersebut, lanjutnya, mencakup pendalaman konsep, penyusunan instruksi presiden, peraturan presiden, cetak biru, serta penetapan tim formatur.

Selain itu, rekrutmen tenaga pendidik dan pendaftaran calon peserta didik juga sudah mulai diproses.

Selain sosialisasi program, Mensos dan kepala daerah juga berdiskusi tentang rancangan lokasi pembangunan Sekolah Rakyat.

Para bupati dan wali kota yang hadir menyampaikan potensi lahan serta aset yang bisa direvitalisasi untuk dijadikan sekolah.

Pembentukan Sekolah Rakyat dapat menggunakan tiga pendekatan, pertama menggunakan aset gedung yang telah ada. Dengan kata lain, gedung milik pemerintah baik Pemda maupun pemerintah pusat telah siap tinggal mempergunakan.

Pendekatan kedua adalah revitalisasi aset yaitu menggunakan aset eksisting yang representatif, milik pemerintah baik pusat maupun daerah. Aset-aset ini akan diverifikasi, dicatat, dan disesuaikan dengan kebutuhan sekolah.

Pendekatan ketiga ialah melalui pembangunan gedung baru. Sekolah Rakyat akan dibangun di atas lahan minimal 5–10 hektare. Sesuai arahan Presiden, pembangunan tersebut akan dimulai tahun ini dengan target 200 sekolah.

“Dari 200 sekolah tersebut, 100 dibiayai oleh APBN dan 100 lainnya berasal dari bantuan berbagai pihak,” imbuh Mensos.

Saat ini, ia menyebutkan sudah ada 67 lokasi yang siap untuk dijadikan Sekolah Rakyat, meningkat dari 53 lokasi yang sebelumnya dilaporkan ke Presiden.

Dari jumlah tersebut, ia mengatakan 41 lokasi tercatat sebagai aset Kementerian Sosial yang tersebar di berbagai sentra dan balai.

Adapun Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat menjadi tiga provinsi prioritas dalam tahap awal implementasi program ini.

Mensos juga menjelaskan beberapa perbedaan mendasar antara Sekolah Rakyat dan sekolah umum lainnya.

Sekolah Rakyat dirancang khusus untuk siswa dari keluarga miskin yang berprestasi dan akan menerapkan sistem boarding school dengan pembinaan 24 jam di lingkungan yang kondusif.

Kurikulumnya mengkombinasikan standar nasional dan internasional, serta menekankan pendidikan karakter, kepemimpinan, dan bela negara.

Selain itu, seluruh biaya pendidikan di Sekolah Rakyat akan ditanggung oleh negara.

“Pembiayaan 100 persen gratis, termasuk seragam, alat-alat sekolah, dan kebutuhan lainnya,” tegas Mensos.

Para kepala daerah yang hadir pun menyatakan dukungan dan kesiapannya untuk mempercepat proses penyediaan lahan.

Mereka lantas mengusulkan beberapa daerah prioritas yang memiliki angka kemiskinan tinggi untuk menjadi lokasi Sekolah Rakyat pertama di Jawa Tengah.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi merespons penjelasan Mensos dengan menyatakan kesiapan pemerintah daerah untuk mendukung penuh program ini.

Ia menyambut baik gagasan Sekolah Rakyat sebagai solusi nyata untuk memutus rantai kemiskinan di Jawa Tengah.

“Kami sangat menerima baik program ini karena sejalan dengan upaya kami dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendidikan. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah siap mendukung penuh penyelenggaraan Sekolah Rakyat, baik dalam hal penyediaan lahan maupun koordinasi dengan pemerintah pusat agar sekolah ini dapat segera beroperasi,” ujar Ahmad Luthfi.

Senada dengan hal itu, Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen menegaskan pentingnya akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.

“Sekolah Rakyat ini merupakan langkah besar dalam upaya menciptakan pemerataan pendidikan di Jawa Tengah, terutama bagi mereka yang selama ini mengalami keterbatasan ekonomi,” katanya.

Lebih dari sekadar sekolah, Sekolah Rakyat juga akan memberikan pendampingan pasca kelulusan, memastikan bahwa para alumni mendapatkan akses yang lebih baik ke dunia kerja atau pendidikan lanjutan.

Konsep ini diharapkan menjadi solusi efektif dalam memutus rantai kemiskinan dan membuka peluang masa depan yang lebih baik bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Pewarta: Hana Dewi Kinarina Kaban

The post Mensos dan kepala daerah di Jateng menyempurnakan rencana Sekolah Rakyat. appeared first on INFOSELEB.

Temanggung (INFOSELEB) – Kementerian Sosial melalui Sentra Terpadu Kartini Temanggung, Jawa Tengah, melatih belasan orang disabilitas membuat kue kering pada bulan Ramadhan 1446 Hijriah/2025.

Ia menyampaikan pelatihan ini diikuti penerima manfaat disabilitas intelektual dan rungu wicara.

“Kegiatan ini dalam rangka bulan puasa, kami memberikan pelatihan pembuatan kue kering dengan tujuannya nanti setelah dari sini mereka bisa membuat kue kering di rumah pada bulan Ramadhan. Ibaratnya mereka produktif nanti di bulan Ramadhan,” katanya.

Ia menyebutkan mereka dilatih membuat tiga kue kering yaitu kue keju, nastar, dan sagu keju.

“Kalau dari anak-anak antusias sekali mengikuti pelatihan ini. Pertama kali mereka membuat kue kering diajari pada awalnya persiapan alat, persiapan bahan, habis itu mereka belajar menimbang bahan, mengolah, terus memanggang sampai pengemasan,” katanya.

Menurut dia, tidak semua penerima manfaat bisa. Jadi ada sebagian tim bagian persiapan saja, ada bagian yang mengolah, ada yang memang bisa dari awal sampai akhir, disesuaikan dengan kemampuan penerima manfaat.

“Kendala kalau dia rungu wicara mungkin lebih ke bahasa isyaratnya, penjelasan memberikan penjabarannya. Kalau misalnya tuna intelektual tidak terlalu susah, karena masih bisa diajak berkomunikasi,” katanya.

Ia menyampaikan pelatihan tiap anak semestinya enam bulan. Namun mengingat pelatihan ini fokus membuat kue kering pada bulan Ramadhan hanya sekitar dua mingguan karena pada minggu akhir mereka akan pulang ke rumah.

“Hasil dari karya ini kami sudah promosi untuk kantor-kantor dan sudah ada pesanan dari masyarakat kantor,” katanya.

Ia menyebutkan harga nastar Rp60.000, kue keju Rp55.000, dan sagu keju Rp50.000 dengan ukuran 380 gram.

“Nanti untuk hasilnya akan diberikan tabungan ke penerima manfaat kami. Jadi tiap penerima manfaat ini setelah pulang mereka akan melihat tabungan dari vokasionalnya, tabungan disesuaikan dengan kemampuannya juga,” katanya.

Pewarta: Heru Suyitno

The post Kemensos melatih penyandang disabilitas untuk berlatih membuat kue kering selama bulan Ramadhan. appeared first on INFOSELEB.

Staf Khusus Menteri Pertahanan (Menhan) Bidang Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Letkol Tituler Lenis Kogoya menyatakan sekolah-sekolah di Papua akan diberdayakan menjadi dapur Makan Bergizi Gratis (MBG).

Berita selengkapnya bisa dibaca di

Aliansi Dosen ASN Kemdiktisaintek Seluruh Indonesia (Adaksi) berharap tunjangan kinerja (tukin) untuk para dosen ASN dapat dicairkan bersamaan dengan Tunjangan Hari Raya (THR).

Berita selengkapnya bisa dibaca di

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) RI Brian Yuliarto menargetkan tunjangan kinerja (tukin) dosen Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat dibagikan pada Juli-Agustus mendatang.

Berita selengkapnya bisa dibaca di

Wakil Ketua MPR RI A.M. Akbar Supratman memastikan bakal mengawasi pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi pengemudi ojek online (ojol) yang harus diberikan paling lambat tujuh hari sebelum Hari Raya Idul Fitri 2025.

Berita selengkapnya bisa dibaca di

Kementerian Sosial (Kemensos) semakin mematangkan rencana penyelenggaraan Sekolah Rakyat yang dijadwalkan dimulai pada tahun ajaran 2025-2026.

Berita selengkapnya bisa dibaca di

Pewarta: Anita Permata Dewi

The post Kemarin, MBG di Papua hingga persiapan Sekolah Rakyat. appeared first on INFOSELEB.

“Kehadiran kita di sini untuk koordinasi dalam rangka memperkuat kerja sama, khususnya dalam menjalankan tugas terkait pengentasan kemiskinan dan Sekolah Rakyat,” ujar Menteri Sosial Saifullah Yusuf dalam pernyataan tertulis di Jakarta pada Selasa.

Ia menjelaskan bahwa sinergi antara kementerian yang dipimpinnya dan Kemenag sangat penting karena arah kerja Kemensos sejalan dengan amanat UUD 1945 Pasal 34, yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak telantar dipelihara oleh negara.

Di sisi lain, penanganan fakir miskin juga mencakup aspek spiritual. Sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, disebutkan bahwa bentuk penanganan fakir miskin meliputi pengembangan potensi diri berupa bimbingan mental, spiritual, dan keterampilan. Nilai spiritual ini erat kaitannya dengan bidang tugas Kemenag.

“Nah, yang jarang dikutip oleh banyak pihak adalah Pasal 1 Ayat 1 UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, yang menyatakan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial. Jadi ada aspek spiritualnya, maka kehadiran saya di sini bertujuan untuk mengembangkan intervensi di bidang spiritual, dan ini harus melibatkan Kemenag,” kata Mensos.

Ia menambahkan bahwa selain isu kesejahteraan sosial, kerja sama dengan Kemenag juga mencakup rencana pendirian Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia, yang ditujukan untuk anak-anak dari keluarga miskin.

“Jadi, kami ditugaskan oleh Presiden untuk menyelenggarakan Sekolah Rakyat. Sekolah Rakyat ini adalah sekolah yang siswanya berasal dari keluarga miskin dan miskin ekstrem,” ujar Mensos.

Ia menegaskan bahwa kehadiran Sekolah Rakyat merupakan bentuk negara dalam memuliakan warga miskin serta memfasilitasi kebangkitan wong cilik.

“Sebab, selama 100 tahun Indonesia merdeka, tanpa adanya kebangkitan wong cilik dan kebangkitan keluarga miskin, maka kesejahteraan sosial tidak akan tercapai,” katanya.

Berdasarkan landasan ini, negara menyediakan akses pendidikan khusus untuk anak-anak dari keluarga miskin dengan konsep asrama dan gratis, mulai dari jenjang pendidikan dasar hingga menengah atas.

Mensos menjelaskan bahwa secara faktual, terdapat transmisi kemiskinan antargenerasi di masyarakat Indonesia. Banyak orang tua dengan pendidikan rendah yang hidup dalam kemiskinan cenderung memiliki anak dengan pendidikan rendah di masa depan.

Atas dasar itulah, Sekolah Rakyat nantinya berfungsi sebagai pemutus mata rantai transmisi kemiskinan.

“Kita ingin menghadirkan lulusan yang cerdas, intelektual yang tangguh karakternya, dan kuat mentalnya. Anak-anak yang hidup dalam kemiskinan, jika diberikan kesempatan, akan menjadi anak yang tangguh,” kata Mensos.

Ia memberikan gambaran bahwa jika setiap tahunnya terdapat 100 Sekolah Rakyat dengan kapasitas seribu siswa yang bisa dibangun, maka dalam lima tahun akan ada 500 ribu anak miskin yang menjadi agen perubahan untuk mengubah taraf hidup keluarganya.

“Inilah nanti cara kita memutus transmisi kemiskinan melalui proses pendidikan Sekolah Rakyat,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa peran Kemenag sangat vital dalam menyukseskan program pengentasan kemiskinan melalui Sekolah Rakyat. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan potensi madrasah dan sekolah agama yang dinaungi oleh Kemenag.

“Seperti kemarin diusulkan madrasah rakyat. Jadi nanti kalau ada Sekolah Rakyat, di Kemenag nanti ada Madrasah Rakyat,” kata Mensos.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Agama Nasaruddin Umar menyatakan bahwa diperlukan kerja sama lintas sektoral untuk memutus mata rantai kemiskinan, terutama dari sektor pendidikan.

Dia mengatakan bahwa Kemenag memiliki 42 ribu madrasah/sekolah agama yang dapat dioptimalkan untuk mendukung Sekolah Rakyat, sebagai program prioritas Presiden.

“Sekolah Rakyat yang paling riil itu adalah madrasah. Dari 42 ribu sekolah itu, 60 persennya adalah madrasah yang dikelola oleh umum/masyarakat yang butuh dikembangkan lagi melalui Program Sekolah Rakyat,” ucapnya.

Ia menilai bahwa madrasah sangat layak dijadikan sebagai Sekolah Rakyat mengingat keberadaannya yang sudah mengakar di masyarakat.

Hasil pertemuan dan penandatanganan MoU antara Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan Menteri Agama Nasaruddin Umar akan ditindaklanjuti oleh masing-masing tim teknis yang akan berkolaborasi menyukseskan program pengentasan kemiskinan melalui intervensi bidang pendidikan, yaitu Sekolah Rakyat.

Pewarta: Hana Dewi Kinarina Kaban

The post Sukseskan Sekolah Rakyat, Mensos dan Menag tanda tangani MoU. appeared first on INFOSELEB.

“Ikatan dan kebanggaan saya terhadap UNS itu tidak bisa dipisahkan,” ujar Wamensos Agus Jabo dalam pernyataan tertulis di Jakarta pada Selasa.

Kegiatan yang menjadi rangkaian Dies Natalis ke-49 UNS itu menjadi momentum penting dalam memperkuat jejaring alumni serta mengapresiasi kontribusi mereka dalam berbagai bidang.

Wamensos Agus Jabo sebagai alumnus Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) UNS secara khusus menyampaikan rasa bangga bisa kembali ke almamater.

Ia melihat kiprah para alumni yang telah memberikan sumbangsih nyata bagi masyarakat dan bangsa.

Pada kesempatan itu, Ketua Dies Natalis ke-49 UNS Samanhudi dalam pidatonya menyampaikan penghargaan itu diberikan kepada 16 alumni berprestasi dari masing-masing fakultas di UNS.

“Ada 16 orang alumni berprestasi dari masing-masing fakultas di UNS, salah satunya yaitu Bapak Agus Jabo Priyono. Beliau alumni FKIP UNS yang sekarang menjabat sebagai Wakil Menteri Sosial RI,” ujarnya.

Apresiasi terhadap alumni berprestasi ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi UNS.

“Hal ini merupakan kehormatan bagi keluarga besar UNS dengan kinerja yang luar biasa dari bapak/ibu alumni. Ke depan tentu kita mengharapkan agar sejawat alumni UNS lain dapat bersinergi demi menyumbangkan dampak positif bagi reputasi almamater UNS tercinta,” imbuh Samanhudi.

Rektor UNS Hartono juga menerangkan pentingnya penghargaan ini dalam mendorong alumni untuk terus berkarya.

“Setiap tahunnya UNS memberikan penghargaan kepada alumni-alumni berprestasi di tiap bidang. Pemberian penghargaan ini tentu diharapkan agar para alumni terus berusaha untuk berkreasi. Saya yakin pencapaian ini menjadi bukti bahwa jaringan alumni yang sinergis menjadi dukungan untuk membangun dampak yang nyata,” ujarnya.

Dengan semangat Dies Natalis ke-49, UNS terus berkomitmen untuk mencetak lulusan yang unggul, berdedikasi, dan mampu bersaing di tingkat global.

Kehadiran Wamensos Agus Jabo Priyono diharapkan semakin mempererat hubungan antara alumni dengan kampus serta memberikan inspirasi bagi mahasiswa yang tengah menempuh pendidikan di UNS.

Selain menjadi ajang penghargaan bagi alumni berprestasi, acara ini juga diisi dengan diskusi inspiratif dan sesi jejaring yang mempertemukan para alumni lintas angkatan dan bidang profesi.

Pewarta: Hana Dewi Kinarina Kaban

The post UNS menganugerahkan Wamensos Agus gelar alumni berprestasi. appeared first on INFOSELEB.

Dengan cuaca yang demikian sumuk, wajar bila sebagian besar warga Jakarta lebih memilih untuk beraktivitas di dalam ruangan, ketimbang bermandi keringat di jalanan.

Tak terkecuali para pengemis, pemulung, dan penjual kopi keliling (starling) yang memilih berteduh ketimbang berkeliling mengais rezeki di jalan-jalan ibu kota.

Amin, anak laki-laki berumur 15 tahun yang setiap hari memulung sampah botol plastik, juga memilih untuk berteduh di salah satu sudut Taman Suropati.

Namun berbeda dari teman-teman sejawatnya yang memilih untuk memejamkan mata sembari menjemput datangnya sore, Amin memilih membaca ensiklopedia berilustrasi yang tersimpan di perpustakaan mini Taman Suropati.

Sejak tahun lalu, Amin harus putus sekolah karena kedua orang tuanya tidak sanggup lagi membiayai sekolahnya meskipun ia sudah mendapatkan bantuan dari pemerintah.

Uang kedua orang tuanya tidak cukup untuk mengongkosi perjalanan Amin menuju sekolah, belum lagi memenuhi kebutuhan jajan hingga keperluan peralatan sekolahnya.

Ayahnya terjangkit penyakit judi online (judol), sementara sang ibu berjuang memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan menjadi asisten rumah tangga (ART) harian sembari menggali lubang tutup lubang dengan meminjam pada rentenir keliling di pemukiman mereka.

Untuk membantu ibunya, Amin lantas menjadi pemulung sampah botol plastik sejak enam bulan lalu.

Dari pagi hingga malam, ia berkeliling menyusuri Jalan Teuku Umar, Jalan Diponegoro hingga Jalan Teuku Cik Ditiro sembari menenteng karung butut yang nyaris robek karena sesak dipenuhi botol dan gelas plastik bekas.

Lantas untuk mengobati kerinduannya akan hari-hari di sekolah dulu, ia selalu menghabiskan siang hari di Taman Suropati untuk membaca koleksi buku gratis yang tersimpan di salah satu sudut taman.

Di samping itu, ia juga takut kemampuan baca, tulis, dan berhitungnya akan hilang setelah tak lagi bersekolah padahal mimpinya suatu hari nanti bisa bekerja dengan menggunakan komputer dan pakaian yang rapi.

Kondisi yang dialami Amin menjadi potret kecil bagi mereka yang lahir dan tumbuh dari keluarga kalangan miskin dan miskin ekstrem di Indonesia.

Data Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) Kemendikdasmen di tahun 2024 menemukan masih ada 1,3 juta siswa dari 25 persen kelompok termiskin yang tidak bersekolah atau putus sekolah.

Sementara itu, data dari lembaga yang sama di tahun 2023 juga menemukan sebanyak 198,6 ribu siswa SMP dan sederajat tidak lanjut ke SMA/SMK/MA dan sederajat, dan sebanyak 95,1 ribu siswa sekolah dasar tidak lanjut ke SMP dan sederajat.

Ketidakmampuan orang tua untuk membiayai pendidikan anak menjadi faktor utama yang membuat mereka harus bekerja untuk membantu ekonomi keluarga sehingga sekolahnya terabaikan.

Kondisi yang demikian jelas berdampak buruk terhadap kualitas hidup sang anak serta pembangunan nasional.

Rendahnya tingkat pendidikan dapat memperbesar risiko kemiskinan, ketidaksetaraan, tindak kejahatan, dan berbagai masalah sosial lainnya.

Di samping itu, kurangnya pendidikan berkualitas pada sebagian besar masyarakat juga dapat memperlambat perkembangan ekonomi, produktivitas, dan inovasi nasional.

Untuk itu, Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (14/1) mengatakan akan mendirikan Sekolah Rakyat yang gratis dan berbentuk asrama (boarding school) sebagai bagian dari upaya nyata pemerintah untuk memutus mata rantai kemiskinan.

Ia ingin anak-anak yang lahir dari keluarga miskin dan miskin ekstrem dapat menjadi agen perubahan yang tidak lagi bergantung pada bantuan sosial (bansos) sehingga pada gilirannya bahkan dapat mengambil peran dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Presiden lantas memberikan arahan kepada Kementerian Sosial (Kemensos) untuk menerjemahkan visi tersebut yang ditindaklanjuti oleh Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf dengan membentuk Tim Formatur dan Satgas Percepatan Sekolah Rakyat.

Tidak sekadar mendirikan satu Sekolah Rakyat, Mensos mengatakan pihaknya menerima target dari Presiden yang menginginkan pendirian 100 Sekolah Rakyat dengan jenjang SD, SMP, dan SMA secara nasional pada tahun ini.

Karena itu, ia melibatkan berbagai Kementerian/Lembaga dalam proses pembentukan Sekolah Rakyat, mulai dari Kementerian Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

Di samping itu, Mensos juga mengatakan Kementerian Agama, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Keuangan, Badan Kepegawaian Nasional, Lembaga Administrasi Negara, Kantor Staf Presiden, Pemerintah Daerah, serta perguruan tinggi juga ikut berkolaborasi guna mewujudkan percepatan pembangunan dan pelaksanaan Sekolah Rakyat.

Guna memenuhi target tersebut, Mensos mengerahkan seluruh sumber daya yang dimiliki Kemensos, termasuk infrastruktur sentra maupun balai.

Ia menyebutkan sejauh ini sudah ada 50 bangunan yang terdiri dari sentra dan balai Kemensos, ditambah 2 perguruan tinggi, yakni Universitas Negeri Surabaya dan Universitas Brawijaya yang siap untuk menjadi Sekolah Rakyat tahun ini.

“Yang sudah siap sekarang 50 lebih, dan ini belum kami sosialisasi lagi. Kalau secara lokasi, sekarang sudah 53 lokasi per detik ini yang siap untuk menyelenggarakan Sekolah Rakyat paling cepat pada bulan Juli tahun ini, tapi tentu harus dimatangkan dulu,” kata Mensos saat dihubungi di Jakarta pada Senin (10/3).

Mensos yang akrab dipanggil Gus Ipul itu menjelaskan konsep Sekolah Rakyat terdapat asrama yang diperkirakan dapat menampung hingga ratusan siswa, dengan kapasitas paling sedikit 100 anak.

Setelah melalui penyaringan tingkat ekonomi (miskin atau miskin ekstrem), ia mengatakan para calon siswa nantinya juga akan disaring secara akademis.

“Kriteria pertama, itu harus dari keluarga miskin atau miskin ekstrem, setelah itu ada saringan akademis, kita coba dan nanti aturannya akan disesuaikan,” ucapnya.

Adapun untuk kebutuhan guru dan kurikulum Sekolah Rakyat, Mensos meminta kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) serta Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi (Kemendiktisaintek) untuk mempersiapkannya.

Secara garis besar, ia menyebutkan Sekolah Rakyat akan memanggil para guru yang kompeten dan siap ditempatkan di mana saja sehingga penyelenggaraannya tetap memiliki standar yang berkualitas walaupun tidak memungut biaya atau gratis.

Ia mengatakan rekrutmen siswa dan guru direncanakan dimulai pada akhir Maret atau awal April 2025 setelah mendapat persetujuan Presiden.

“Jika semua berjalan sesuai rencana, pendaftaran akan dibuka dalam satu hingga dua bulan ke depan,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menyebutkan ada dua skema kurikulum yang dapat diadopsi di sekolah tersebut.

Mu’ti menyebutkan dua kurikulum itu bisa berasal dari institusinya atau Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

“Pertama ikuti kurikulum sekolah unggul, itu berarti ikut Mendiktisaintek. Akan tetapi, juga bisa ikuti kurikulum sekolah yang berlaku sekarang ini yang digagas Kemendikdasmen,” kata Muti.

Menurut dia, perbedaan keduanya terletak pada standar yang diterapkan. Misalnya, kurikulum sekolah unggul Kemendiktisaintek itu, artinya standarnya adalah standar internasional.

Ia menyebutkan beberapa standar internasional tersebut, di antaranya pelajar yang disiapkan untuk berasrama dan pendidikan yang disiapkan sudah punya standar tinggi. Bahkan, mencakup potensi mendatangkan guru asing dari luar negeri untuk berkolaborasi dengan guru lokal.

Sementara itu, untuk kurikulum yang disiapkan oleh Kemendikdasmen, kurikulum standar nasional yang dikenal dengan nama Kurikulum Merdeka Belajar.

Secara ringkas, kurikulum ini dirancang dapat mewadahi seluruh kebutuhan peserta didik, termasuk anak berkebutuhan khusus.

Selain itu, Mendikdasmen juga menambahkan beberapa pendekatan belajar pada kurikulum ini yang salah satu elemennya menekankan pemahaman mendalam terhadap materi pelajaran dengan cara menyenangkan.

Di samping mata pelajaran formal, kurikulum Sekolah Rakyat juga akan menekankan penguatan karakter, kepemimpinan, nasionalisme, dan keterampilan.

Dengan hadirnya Sekolah Rakyat, Pemerintah berupaya untuk melahirkan agen-agen perubahan yang tidak hanya memperbaiki kualitas hidup anak dan keluarganya, tapi juga mendukung pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

Editor: Dadan Ramdani

The post Menunggu Sekolah Rakyat, Penyambung impian wong cilik. appeared first on INFOSELEB.

Jakarta (INFOSELEB) – Kementerian Sosial (Kemensos) semakin mematangkan rencana penyelenggaraan Sekolah Rakyat yang dijadwalkan dimulai pada tahun ajaran 2025-2026.

Dalam rapat yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto pada Senin (10/3) di Istana Merdeka Jakarta, jajaran Menteri Kabinet Merah Putih membahas berbagai aspek penting terkait program ini, termasuk lokasi, kurikulum, sarana-prasarana, serta mekanisme penerimaan siswa.

“Kami melaporkan per hari ini sudah ada lebih dari 50 lokasi, 53 lokasi tepatnya, yang siap untuk menyelenggarakan Sekolah Rakyat ini. Namun demikian, data terus akan berkembang karena 2-3 hari ke depan kami akan koordinasi dengan gubernur, dengan bupati, walikota, di mana persiapan-persiapan yang kami lakukan itu paralel,” kata Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dalam pernyataan tertulis di Jakarta pada Selasa.

Ia menyebutkan program ini akan mulai berjalan paling cepat pada Juli 2025 di daerah yang sudah siap infrastruktur dan penunjangnya.

“Secara sarana dan prasarana, kami sudah siap di 41 Sentra dan Balai milik Kemensos. Kemudian di Jatim ada sembilan, terus ada dua universitas, dan satu di Sumatera Barat. Total 53 lokasi yang sudah siap,” imbuh Mensos.

Menurut Mensos, Presiden Prabowo meminta agar program ini terus dimatangkan dan bisa mencakup sebanyak mungkin daerah.

“Pada prinsipnya Presiden meminta apa yang telah kami rencanakan itu terus dimatangkan, ditindaklanjuti, dan sebanyak mungkin daerah yang bisa berpartisipasi pada kesempatan pertama ini,” ujarnya.

Sekolah Rakyat akan menyediakan pendidikan gratis berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Pemerintah menargetkan peserta didik berasal dari kategori desil 1 dan 2 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Seleksi akan dilakukan secara bertahap, diawali dengan verifikasi status ekonomi, dilanjutkan dengan tes akademik.

Sekolah Rakyat akan dibuka untuk jenjang SD, SMP, dan SMA dengan standar pendidikan nasional. Selain mata pelajaran formal, kurikulum juga akan menekankan penguatan karakter, kepemimpinan, nasionalisme, dan keterampilan.

Mensos menekankan Sekolah Rakyat merupakan sekolah gratis dan seluruh kebutuhan siswa akan dipenuhi dalam pelaksanaannya.

“Sekolah gratis 100 persen. Seragamnya, makan, semua gratis, dan ada asramanya untuk tempat tinggal siswa,” kata Mensos.

Mensos menambahkan program Sekolah Rakyat tersebut merupakan kolaborasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Ia menyebutkan rekrutmen siswa dan guru direncanakan dimulai pada akhir Maret atau awal April 2025 setelah mendapat persetujuan Presiden.

“Jika semua berjalan sesuai rencana, pendaftaran akan dibuka dalam satu hingga dua bulan ke depan,” kata Mensos.

Sekolah Rakyat diharapkan menjadi model pendidikan inklusif yang mampu mengangkat anak-anak dari keluarga miskin keluar dari lingkaran kemiskinan.

Program ini juga menjadi langkah strategis dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Pewarta: Hana Dewi Kinarina Kaban

The post Kemensos menyempurnakan konsep Sekolah Rakyat, siap diluncurkan pada Juli 2025. appeared first on INFOSELEB.

Solo (INFOSELEB) – Kementerian Sosial menargetkan pembukaan sebanyak 100 sekolah rakyat di seluruh Indonesia pada bulan Juli 2025.

“Kementerian Sosial diberi mandat oleh Pak Presiden untuk membangun sekolah rakyat,” kata Wakil Menteri Sosial RI Agus Jabo Priyono di Solo, Jawa Tengah, Senin.

Ia mengatakan definisi sekolah rakyat adalah untuk orang miskin, dengan sistem.

“Tujuannya kami ingin memutus rantai kemiskinan maupun kemiskinan ekstrem lewat jalur pendidikan,” katanya.

Ia mengatakan rata-rata hampir 74 persen penduduk miskin di Indonesia latar belakang pendidikannya di bawah SD.

“Oleh karena itu, melalui sekolah rakyat pemerintah memfasilitasi bisa sekolah sampai kuliah. Harapannya mereka bisa jadi leader, bisa jadi agen perubahan, bisa mengubah masyarakat Indonesia jadi masyarakat makmur, maju, dan sejahtera,” katanya.

Sementara itu, saat ini Kementerian Sosial sudah menyiapkan 40 sekolah dan diharapkan bisa mencapai 100 sampai dengan bulan Juli mendatang.

“Semalam kami ketemu Gubernur Jawa Timur, mereka siap 40. Besok hari Rabu kami ketemu gubernur bersama bupati dan wali kota se-Jawa Tengah, setelah itu hari Kamis kami ketemu gubernur dan bupati wali kota se-Jawa Barat, setelah itu Banten,” katanya.

Ia mengatakan 100 sekolah rakyat tersebut diharapkan dapat dimulai pada bulan Juli bersamaan dengan dimulainya tahun ajaran baru.

Mengenai bangunan yang akan digunakan, dikatakannya, akan menggunakan aset Kementerian Sosial.

“Kemensos sudah punya aset namanya sentra atau tempat rehabilitasi untuk penerima atensi seperti lansia, Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), korban trafficking, itu yang akan kami jadikan sekolah rakyat. Solo sudah siap,” katanya.

Mengenai kurikulum, dikatakannya, sedang disusun oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, sedangkan untuk tenaga pengajar disiapkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

“Nanti ukurannya yang buat Kemensos, globalnya untuk orang miskin,” katanya.

Pewarta: Aris Wasita

The post Kemensos menargetkan pembukaan 100 sekolah rakyat pada Juli 2025. appeared first on INFOSELEB.

Solo (INFOSELEB) – Kementerian Sosial melibatkan perguruan tinggi pada program pengentasan kemiskinan yang dicanangkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

“Memang kami diperintahkan Pak Presiden untuk berjuang agar kemiskinan ekstrem maksimal tahun 2026 bisa diselesaikan,” kata Wakil Menteri Sosial RI Agus Jabo Priyono pada acara Inagurasi dan Ramah Tamah Alumni Universitas Sebelas Maret (UNS) di Solo, Jawa Tengah, Senin.

Ia mengatakan jumlah kemiskinan ekstrem di Indonesia sampai saat ini mencapai 3.170.000 atau 1,13 persen dari seluruh masyarakat di Indonesia. Sedangkan angka kemiskinan sampai dengan saat ini masih 24 juta atau 8,57 persen dari total penduduk.

Menyikapi kondisi tersebut, dikatakannya, Kementerian Sosial mencari model dengan tujuan pengentasan kemiskinan.

“Kalau sebelumnya hanya fokus di perlindungan dan jaminan sosial, dalam bentuk pemberian program dan bansos, besok kami berjuang agar keluarga penerima manfaat dan penerima manfaat yang lain bisa kami berdayakan agar mereka bisa menjadi masyarakat yang mandiri dan produktif,” katanya.

Dengan demikian, katanya, masyarakat miskin tidak terus-menerus menunggu bantuan sosial dari pemerintah.

“Harapannya mereka bisa mandiri. Kementerian Sosial programnya mendorong agar masyarakat bisa berdaya, bisa mandiri, produktif, dan punya penghasilan sendiri dengan program pemberdayaan,” katanya.

Meski demikian, Kementerian Sosial tidak bisa sendirian dalam menjalankan program tersebut.

“Maka kami mengajak kementerian lain, swasta, termasuk kampus. Beberapa hari lalu di Bandung sudah MoU dengan sembilan kampus untuk bekerja sama dalam program pengentasan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem,” katanya.

Sebelumnya, tepatnya di Jawa Timur pihaknya juga sudah melakukan konsolidasi terkait program serupa dan di Jawa Tengah harapannya ada kerja sama antara Kemensos dan kampus.

“Kami harap kampus saya sendiri, kampus UNS bisa menjadi pelopor dalam melaksanakan program pengentasan kemiskinan,” katanya.

Selain UNS, pihaknya juga sudah melakukan komunikasi dengan rektor Undip, Unsoed, dan UIN Pekalongan.

“Mereka siap mendukung dan tinggal tunggu waktu ketemu untuk MoU. Pada prinsipnya kami ingin mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terlibat aktif,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Rektor UNS Hartono mengatakan siap mendukung program tersebut.

“Tadi sudah kami diskusikan secara internal, kami siap kerja sama dalam rangka pengentasan kemiskinan,” katanya.

Pewarta: Aris Wasita

The post Kementerian Sosial melibatkan perguruan tinggi dalam program pengentasan kemiskinan. appeared first on INFOSELEB.