Bagi al-Ashqar, bulan suci Ramadhan telah berubah dari bulan kegembiraan menjadi bulan keputusasaan yang mendalam.

“Ramadan dulu berarti kegembiraan bagi kami,” kata al-Ashqar. “Kami biasanya berkumpul di sekeliling meja, berbuka puasa bersama, dan aroma roti yang baru matang memenuhi rumah.”

Pada awal Maret, otoritas Israel memblokir bantuan kemanusiaan ke Gaza, dengan alasan berakhirnya tahap pertama kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas. Langkah ini mengakibatkan penutupan perlintasan perbatasan Kerem Shalom, yang merupakan jalur utama Gaza untuk pasokan makanan, obat-obatan, dan bahan bakar.

Blokade itu bertepatan dengan dimulainya bulan Ramadan bagi lebih dari 2 juta penduduk Gaza, sebuah periode yang biasanya ditandai dengan perayaan bersama masyarakat dan penyegaran spiritual. Sebaliknya, banyak keluarga kini menjalani Ramadan dengan dapur kosong dan harapan yang memudar.

“Setiap hari anak-anak bertanya kepada saya, ‘Apa yang akan kita makan hari ini?” kata al-Ashqar. “Dan saya tidak bisa menjawab.”

Sebelum konflik, penghasilannya dari pekerjaan konstruksi cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kini, dengan terputusnya rantai pasokan, bahkan barang-barang kebutuhan pokok pun menjadi barang mewah yang tak terjangkau.

Di seantero Gaza City, pasar-pasar yang dulunya ramai kini nyaris kosong. Para pedagang makanan, seperti Mahmoud al-Far, hanya bisa pasrah melihat para pembeli yang datang ke stannya, lalu bertanya tentang harga, dan pergi dengan tangan hampa.

“Penutupan Kerem Shalom berarti tidak ada barang yang masuk,” ujar al-Far, seraya menunjuk ke arah rak-rak kosong yang dulunya penuh dengan beras, gula, dan minyak goreng. “Orang-orang datang, bertanya tentang harga, lalu pergi. Mereka bahkan tidak mampu membeli kebutuhan pokok.”

Bagi Mariam al-Hattab, seorang ibu berusia 40 tahun dengan tujuh anak yang sebelumnya menghidupi keluarganya dengan bekerja sebagai pembersih rumah, keruntuhan ekonomi telah menghilangkan mata pencahariannya dan membuatnya tidak mampu menyediakan makanan untuk anak-anaknya.

“Momen tersulit bagi saya adalah ketika anak bungsu saya meminta makanan, dan saya tidak punya apa-apa,” kata al-Hattab sambil menangis. “Bagaimana Anda mengatakan kepada seorang anak bahwa tidak ada yang bisa dimakan?”

Para pejabat Hamas menggambarkan blokade tersebut sebagai hukuman kolektif. Salama Maarouf, kepala kantor media pemerintah yang dikelola Hamas, menegaskan bahwa “menutup perlintasan Kerem Shalom berarti memutus bantuan kemanusiaan, menghentikan aliran obat-obatan, dan menciptakan kelangkaan makanan yang menghancurkan.”

Pemerintah Israel menyatakan bahwa masalah keamanan mengharuskan adanya kontrol ketat atas apa yang masuk ke Gaza, mengutip kekhawatiran bahwa Hamas dapat mengalihkan bantuan untuk tujuan militer.

Namun, kelompok-kelompok kemanusiaan berpendapat bahwa pembatasan yang ada saat ini sudah melampaui batas keamanan dan menyebabkan bencana kemanusiaan. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah berulang kali memperingatkan bahwa Gaza berada di ambang kelaparan.

Di dunia Muslim, Ramadhan biasanya menjadi momen untuk berkumpul bersama keluarga dan komunitas saat berbuka puasa. Di Gaza, tradisi ini telah berubah menjadi pengingat yang menyakitkan akan apa yang telah hilang.

“Kami biasanya duduk bersama untuk berbuka puasa, meskipun hanya dengan hidangan sederhana,” kenang al-Hattab. “Kini, kami duduk dalam keheningan. Saya tidak ingin anak-anak saya melihat kelemahan saya, tetapi saya tidak punya apa-apa untuk diberikan.”

Pewarta: Xinhua

The post Penduduk Gaza menjalani bulan Ramadhan di tengah pembatasan bantuan. appeared first on INFOSELEB.

Pembicaraan tersebut dilakukan di tengah usulan Tel Aviv untuk memperpanjang kesepakatan gencatan senjata di Jalur Gaza selama 60 hari, menurut laporan penyiaran milik pemerintah Israel.

Fase pertama dari kesepakatan gencatan senjata dan pertukaran tahanan, yang terdiri dari tiga fase dengan durasi masing-masing 42 hari, dimulai pada 19 Januari dan berakhir pada 1 Maret. Kesepakatan ini dimediasi oleh Qatar, Mesir, dan AS.

Namun, pemimpin otoritas Israel Benjamin Netanyahu menghindari implementasi fase kedua perjanjian tersebut. Ia berupaya membebaskan lebih banyak sandera Israel tanpa memenuhi komitmen untuk menghentikan genosida dan sepenuhnya menarik pasukan Israel dari Gaza.

Lembaga penyiaran publik Israel KAN melaporkan bahwa pembicaraan Witkoff bertujuan untuk “mendorong pihak-pihak terkait mencapai kesepakatan mengenai pembebasan sandera”.

Israel memperkirakan terdapat 59 sandera pihaknya masih berada di Gaza, dengan 24 di antaranya diyakini masih hidup. Sementara itu, lebih dari 9.500 warga Palestina tetap ditahan di penjara-penjara Israel.

Para sandera Palestina mengalami penyiksaan, deprivasi, dan pengabaian medis, dan telah menyebabkan banyak kematian, menurut laporan kelompok hak asasi manusia Palestina dan Israel.

Proposal Israel mencakup pembebasan 10 sandera Israel yang masih hidup pada hari pertama sebagai imbalan atas perpanjangan gencatan senjata sekitar dua bulan, menurut laporan KAN.

Namun, sumber-sumber Israel yang tidak disebutkan namanya meragukan bahwa Hamas akan menerima rencana tersebut, tambah media itu.

Kelompok perlawanan Palestina tetap teguh menuntut implementasi fase kedua perjanjian, yang mencakup penarikan penuh Israel dari Gaza dan diakhirinya perang.

Hamas juga mengecam penghentian bantuan kemanusiaan ke Gaza sejak 8 Maret, menyebutnya sebagai “pemerasan murahan, kejahatan perang, dan pelanggaran terang-terangan terhadap kesepakatan gencatan senjata”.

Kanal 12 Israel melaporkan bahwa Qatar, Mesir, dan AS sedang mencoba mengusulkan “gestur niat baik” dari Hamas kepada Israel, yang berpotensi berupa pembebasan tahanan dalam skala terbatas dalam beberapa hari mendatang.

Para mediator berusaha mengamankan pembebasan sebagian sandera guna memperpanjang negosiasi dan menghindari kembalinya pertempuran, menurut laporan tersebut.

“Tujuannya adalah pembebasan sebagian untuk mendapatkan lebih banyak waktu guna mencapai kesepakatan yang lebih luas. Namun, ada kekhawatiran bahwa tanpa perjanjian, Israel akan melanjutkan serangan militernya,” ungkap Kanal 12.

Saluran itu juga menyebutkan bahwa para mediator menyampaikan pesan kepada Hamas: “Ini adalah kesempatan terakhir Anda untuk mencegah Israel melanjutkan perang, semua pihak membutuhkan waktu, termasuk Anda.”

Laporan tersebut menambahkan bahwa Witkoff, yang berada di Doha, berupaya mencapai kesepakatan cepat yang menguntungkan kedua belah pihak — membebaskan lebih banyak sandera bagi Israel serta gencatan senjata jangka panjang, pembebasan tahanan, dimulainya kembali bantuan kemanusiaan, dan langkah-langkah menuju rekonstruksi Gaza bagi Hamas.

Hampir 1,5 juta dari 2,4 juta penduduk Gaza kini kehilangan tempat tinggal akibat kehancuran rumah mereka serta kekurangan makanan, air, dan obat-obatan yang disengaja, menurut pejabat Palestina.

Sebelumnya pada Selasa, pejabat Hamas Abdel Rahman Shadid mengumumkan dimulainya kembali perundingan, menegaskan sikap kelompoknya yang “bertanggungjawab dan positif” serta harapan adanya “kemajuan nyata” menuju fase kedua, termasuk penghentian agresi dan penarikan pasukan Israel.

Hingga pukul 19:50 GMT pada Selasa (Rabu, 02:50 WIB), baik Hamas, Qatar, maupun Mesir belum memberikan komentar mengenai laporan dari Kanal 12 atau laporan serupa dari penyiar publik Israel.

Sejak serangan brutal Israel ke Gaza dimulai pada Oktober 2023, lebih dari 48.500 orang telah tewas, sebagian besar di antaranya adalah perempuan dan anak-anak. Serangan ini sempat dihentikan selama periode gencatan senjata dan pertukaran tahanan.

Sumber: Anadolu
Penerjemah: Yoanita Hastryka Djohan

The post Utusan AS membahas pembebasan sandera dan perpanjangan gencatan senjata. appeared first on INFOSELEB.

“Hamas telah memulai babak baru negosiasi gencatan senjata,” ucap pejabat tinggi Hamas, Abdel Rahman Shadid, dalam platform digital organisasi Palestina tersebut.

Ia menegaskan komitmen Hamas melibatkan diri “dengan tanggung jawab dan optimisme penuh”, termasuk untuk pembicaraan yang dilakukan dengan utusan khusus Amerika Serikat untuk urusan sandera, Adam Boehler.

“Kami harap babak kali ini menghasilkan langkah konkret menuju tahap kedua negosiasi untuk menghentikan agresi, memastikan ditariknya pasukan penjajah Israel dari Gaza, dan merampungkan kesepakatan pertukaran tahanan,” kata Shadid.

Pekan lalu, Boehler bertemu dengan pejabat senior Hamas di Doha, Qatar, untuk membahas pembebasan sandera Israel di Gaza, termasuk lima WN AS, tanpa sepengetahuan Israel.

Menurut pihak Israel, masih ada 59 sandera mereka di Jalur Gaza yang 24 di antaranya diyakini masih hidup.

Sementara, lebih dari 9.500 orang Palestina saat ini masih ditahan di penjara Israel di mana mereka, menurut laporan HAM, didera siksaan dan pengabaian medis, sehingga menyebabkan banyak kematian.

Negosiasi tak langsung antara Israel dan Hamas yang dimediasi Qatar berlangsung di Doha. Hal tersebut terjadi usai pemimpin otoritas Israel Benjamin Netanyahu mengulur-ulur fase kedua kesepakatan gencatan senjata yang bertujuan mengakhiri pertempuran dan memastikan penarikan penuh pasukan Israel dari Jalur Gaza.

Fase pertama gencatan senjata dan pertukaran tahanan antara Hamas dan Israel, yang dimediasi Qatar dan Mesir dengan dukungan Amerika Serikat, berlangsung dari 19 Januari hingga 1 Maret 2025.

Netanyahu masih belum melanjutkan gencatan senjata ke tahap kedua karena mengutamakan pembebasan lebih banyak sandera Israel, namun enggan berkomitmen menghentikan serangan dan menarik pasukan militernya dari Gaza.

Pada 8 Maret lalu, Netanyahu mengeklaim bahwa Hamas menolak usulan AS supaya ada gencatan senjata sementara sepanjang Ramadhan dan Pesakh (Paskah Yahudi). Namun, bantuan kemanusiaan sudah dihalangi masuk ke Gaza sejak 2 Maret, sehingga memperburuk kondisi di wilayah itu.

Sejak Oktober 2023, lebih dari 48.500 orang yang sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak tewas akibat agresi militer Israel di Gaza. Serangan tersebut berhenti sementara sepanjang gencatan senjata dan pertukaran tahanan sejak Januari lalu.

Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan pada November lalu untuk Netanyahu dan bekas pejabat pertahanannya, Yoav Gallant, atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

Israel juga menghadapi gugatan genosida di Mahkamah Internasional (ICJ) atas perang yang dilancarkannya di wilayah tersebut.

Sumber: Anadolu

Penerjemah: Nabil Ihsan

The post Hamas menyatakan bahwa babak baru negosiasi gencatan senjata telah dimulai. appeared first on INFOSELEB.

“Itu terjadi sekali, ketika utusan khusus kami untuk urusan sandera, yang tugasnya membebaskan orang-orang yang disandera, memiliki kesempatan berbicara langsung dengan seseorang yang memiliki kendali atas para sandera tersebut dan diberikan izin serta dorongan untuk melakukannya,” kata Rubio kepada wartawan, Senin (10/3) waktu setempat.

“Sampai saat ini, belum membuahkan hasil. Bukan berarti dia salah karena mencoba, tetapi saluran utama kami untuk negosiasi di bidang ini akan tetap melalui (utusan khusus Trump untuk Timur Tengah) Tuan (Steve) Witkoff dan pekerjaan yang dia lakukan melalui Qatar,” tambahnya.

Dia kembali menyerukan kepada Hamas untuk membebaskan semua sandera.

Boehler, dalam serangkaian wawancara dengan saluran televisi Israel dan AS pada Minggu (9/3), mengatakan dia berbicara langsung dengan Hamas mengenai pemulangan semua sandera Israel, termasuk mereka yang memiliki kewarganegaraan Amerika.

Rubio mengatakan Boehler luar biasa dalam pekerjaannya dan telah meraih keberhasilan luar biasa dalam membebaskan orang-orang di seluruh dunia.

Pernyataan Rubio disampaikan dalam perjalanan menuju Arab Saudi, tempat pertemuan antara pejabat AS dan Ukraina akan berlangsung pada Selasa untuk membahas cara mengakhiri perang Rusia-Ukraina.

Kepala Otoritas Israel Benjamin Netanyahu berupaya memperpanjang fase pertama pertukaran tahanan untuk mengamankan pembebasan lebih banyak tahanan Israel tanpa memenuhi kewajiban militer atau kemanusiaan yang diuraikan dalam perjanjian, yang menenangkan kelompok garis keras di pemerintahannya.

Namun, Hamas menolak pendekatan tersebut dan bersikeras agar Israel mematuhi ketentuan gencatan senjata, mendesak para mediator untuk mendorong negosiasi segera untuk fase kedua, yang mencakup penarikan penuh Israel dan mengakhiri perang.

Perjanjian gencatan senjata telah berlaku sejak Januari, menghentikan perang genosida Israel di Gaza yang telah menewaskan hampir 48.500 orang, sebagian besar perempuan dan anak-anak, serta membuat wilayah kantong tersebut hancur total.

Sumber: Anadolu
Penerjemah: Kuntum Khaira Riswan

The post Menteri Luar Negeri AS: Pertemuan perwakilan AS dengan Hamas hanya terjadi satu kali. appeared first on INFOSELEB.

Dalam pernyataannya, Senin, Hamas meminta mediator untuk campur tangan dan mendesak Israel memenuhi komitmennya, termasuk penarikan pasukan dan dimulainya kembali perundingan tahap kedua.

Hamas juga mengecam Israel karena pelanggaran gencatan senjata yang dilakukannya dengan tidak mematuhi jadwal penarikan pasukan untuk Poros Salah al-Din (Koridor Philadelphia).

Menurut gerakan perjuangan kemerdekaan Palestina ini, penundaan tersebut merupakan upaya yang disengaja untuk merusak perjanjian.

“Israel belum mematuhi penarikan pasukannya secara bertahap selama tahap pertama, dan juga belum memulai penarikan pasukannya sesuai jadwal,” kata Hamas.

“Penarikan pasukan itu seharusnya selesai pada hari ke-50 perjanjian, yang jatuh pada hari Ahad, tetapi hal itu belum terjadi.”

Pernyataan tersebut menggambarkan penundaan tersebut sebagai “pelanggaran terang-terangan terhadap perjanjian dan upaya yang jelas untuk menyabotase dan membatalkan substansi perjanjian tersebut.”

Hamas meminta mediator dan masyarakat internasional untuk segera campur tangan dan menekan Israel agar “menghormati komitmennya, menarik diri dari Poros Salah al-Din, dan melanjutkan negosiasi tahap kedua tanpa penundaan.”

Hamas menekankan bahwa “mematuhi perjanjian adalah satu-satunya cara untuk mengamankan pembebasan sandera dan mencegah manipulasi lebih lanjut atas nasib mereka. Setiap penundaan berarti mempermainkan hidup mereka dan emosi keluarga mereka.”

Perjanjian gencatan senjata antara Hamas dan Israel, yang dimediasi Mesir dan Qatar dengan dukungan Amerika Serikat, mulai berlaku pada 19 Januari 2025.

Kesepakatan tersebut mencakup pertukaran tahanan dan disusun dalam tiga tahap, yang masing-masing berlangsung selama 42 hari.

Namun, Israel menolak untuk pindah ke tahap kedua perjanjian tersebut, yang akan dimulai pada awal Maret setelah tahap pertama berakhir.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah menunda negosiasi, berusaha untuk memperpanjang tahap pertama untuk mengamankan pembebasan lebih banyak sandera Israel di Gaza tanpa memenuhi kewajiban militer dan kemanusiaan yang diuraikan dalam kesepakatan tersebut, kata Hamas.

Sumber: Anadolu
Penerjemah: Yoanita Hastryka Djohan

The post Hamas menuduh Israel melanggar perjanjian karena menunda penarikan pasukan. appeared first on INFOSELEB.

“Kami sudah melihat tanda-tanda awal kenaikan harga di pasar… Saya pikir semakin lama ini berlangsung, dampaknya terhadap penduduk akan semakin besar. Jelas ada risiko kita kembali ke situasi yang kita alami beberapa bulan lalu, yakni kelaparan yang semakin parah di Jalur Gaza… Blokade ini harus dicabut,” ujar Lazzarini dalam konferensi pers.

UNRWA adalah Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina yang menyediakan bantuan kemanusiaan untuk rakyat Palestina selama beberapa dekade konflik berlangsung.

Pada 2 Maret, Israel mengumumkan larangan pengiriman bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza dan mengancam akan meningkatkan tekanan terhadap Hamas karena menolak rencana baru Amerika Serikat (AS) untuk memperpanjang gencatan senjata dan membebaskan sandera yang tersisa.

Israel ingin memperpanjang tahap pertama kesepakatan gencatan senjata guna memastikan pembebasan seluruh sandera tanpa menjamin penghentian perang di Gaza.

Sementara itu, Hamas bersikeras untuk melanjutkan ke tahap berikutnya, yang mencakup penghentian total pertempuran dan penarikan penuh pasukan Israel dari wilayah tersebut.

Sumber: Sputnik-OANA

Penerjemah: Asri Mayang Sari

The post UNRWA mendesak Israel mencabut blokade bantuan untuk mencegah kelaparan di Gaza. appeared first on INFOSELEB.

“Keputusan penjajah untuk memutus aliran listrik, menutup lalu lintas perbatasan, memblokade masuknya bantuan dan bahan bakar, serta membuat rakyat kami kelaparan adalah contoh dari hukuman kolektif yang merupakan tindak kejahatan,” kata Al-Risheq melalui media sosial Telegram, Senin.

Ia menyebut hal tersebut merupakan “tindakan putus asa untuk meningkatkan tekanan kepada rakyat dan perlawanan Palestina melalui kebijakan pemerasan yang murahan dan tak bisa diterima.”

Pada Minggu, petinggi otoritas energi rezim Zionis Eli Cohen mengatakan telah memerintahkan pemutusan pasokan listrik ke Jalur Gaza untuk menekan Hamas agar membebaskan sandera.

Menurut perusahaan listrik Israel, saat ini sudah tidak ada lagi aliran listrik yang diterima di Jalur Gaza setelah pasokan tenaga tersebut sempat dipulihkan untuk operasional sistem pembuangan limbah di wilayah kantong tersebut.

Pemutusan pasokan listrik ini dilakukan Israel setelah mereka melarang masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza pada 2 Maret lalu.

Israel juga mengancam akan terus menekan Hamas karena penolakan mereka terhadap perpanjangan gencatan senjata di Gaza menurut rencana Amerika Serikat serta pembebasan sandera.

Sebelumnya dari 19 Januari hingga 1 Maret, gencatan senjata sesuai kesepakatan Israel dan Hamas berlaku di Jalur Gaza, dan telah dilaksanakan pertukaran sandera Israel dan Palestina sebagaimana disepakati.

Selama enam pekan gencatan senjata, Hamas telah membebaskan 30 sandera yang masih hidup serta delapan jenazah sandera yang wafat.

Sebagai timbal balik, Israel membebaskan sekitar 1.700 tahanan Palestina, termasuk yang divonis seumur hidup di Israel, serta menarik pasukan militernya dari area internal jalur Gaza.

Hingga kini, 59 sandera Israel dilaporkan masih ada di Jalur Gaza, dan setengahnya telah dinyatakan meninggal.

Sumber: Sputnik-OANA

Penerjemah: Nabil Ihsan

The post Pasokan listrik Gaza diputus oleh Israel, Hamas: Melanggar gencatan senjata. appeared first on INFOSELEB.

Juru Bicara Hamas Abdul Latif Al-Qanou menyampaikan dalam pernyataan pers bahwa “upaya mediator Mesir dan Qatar sedang berlangsung untuk memfinalisasi implementasi perjanjian gencatan senjata dan memulai negosiasi untuk tahap keduanya, dengan indikator positif yang mengarah ke sana”.

Dia menekankan kesiapan Hamas untuk terlibat dalam negosiasi ini dengan cara yang sesuai dengan tuntutan rakyat Palestina. Jubir tersebut juga menyerukan pengintensifan upaya untuk memberikan bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza dan mencabut blokade Israel.

Sementara itu, penasihat kepala biro politik Hamas Taher al-Nunu mengumumkan bahwa delegasi Hamas, yang dipimpin oleh Ketua Dewan Pimpinan Hamas Mohammad Darwish, telah tiba di Kairo. Menurut al-Nunu, delegasi tersebut akan mengadakan pembicaraan dengan para pejabat Mesir mengenai poin-poin hasil konferensi tingkat tinggi (KTT) Arab baru-baru ini dan cara-cara penerapannya.

Diskusi tersebut juga akan berfokus pada perlunya melanjutkan tahap kedua dari perjanjian gencatan senjata, kata al-Nunu.

Delegasi Hamas tiba di Kairo pada Jumat (7/3) untuk melangsungkan pembicaraan mengenai pelaksanaan syarat-syarat kesepakatan gencatan senjata Gaza dan mendorong perundingan tahap keduanya, menurut pernyataan Layanan Informasi Negara Mesir.

Kesepakatan gencatan senjata Gaza tiga tahap antara Israel dan Hamas, yang dijembatani oleh Mesir, Qatar, dan Amerika Serikat, mulai berlaku pada 19 Januari. Negosiasi untuk tahap kedua kesepakatan tersebut terhenti setelah tahap awal selama 42 hari berakhir pada 1 Maret.

Mesir telah mengintensifkan upaya diplomatik untuk mewujudkan gencatan senjata Gaza dan memajukan rekonstruksi jalur tersebut. Pada Selasa (4/3), Mesir menjadi tuan rumah KTT darurat Arab dan mengusulkan rencana rekonstruksi Gaza tanpa relokasi warga senilai 53 miliar dolar AS (1 dolar AS = Rp16.315).

Penerjemah: Xinhua

The post Hamas menyatakan ada sinyal positif dalam negosiasi tahap kedua gencatan senjata. appeared first on INFOSELEB.

“Para mediator (Mesir, Qatar, dan AS) terus melakukan kontak untuk memastikan pelaksanaan fase-fase tersisa dari kesepakatan gencatan senjata dan memaksa pendudukan untuk memulai negosiasi untuk tahap kedua kesepakatan tersebut,” sebut pernyataan Juru bicara Hamas Hazem Qaseem.

“Hamas tetap dengan komitmennya atas semua tahap perjanjian, dan berharap kontak yang dilakukan mediator akan mengarah pada penerapan seluruh tahap perjanjian oleh pendudukan Israel,” tambahnya.

Pada Rabu, Presiden AS Donald Trump mengancam Hamas dengan “konsekuensi berat” jika kelompok itu belum membebaskan sandera Israel baik yang hidup ataupun jenazah mereka.

Hamas menolak untuk melanjutkan perjanjian berdasarkan persyaratan ini, dan bersikeras agar Israel mematuhi ketentuan gencatan senjata dan segera memulai negosiasi untuk tahap kedua, yang mencakup penarikan penuh pasukan Israel dari Gaza dan penghentian total perang.

Perjanjian gencatan senjata tiga tahap yang disetujui Hamas-Israel mencakup pertukaran tahanan, di mana semua tawanan Israel – hidup dan mati – akan dikembalikan sebagai imbalan pembebasan tahanan Palestina di penjara Israel.

Sejauh ini, 25 sandera Israel dan delapan mayat telah dibebaskan sebagai imbalan atas ratusan tahanan Palestina di bawah tahap pertama perjanjian gencatan senjata.

Namun setelahnya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menolak untuk melanjutkan perundingan tahap kedua dari perjanjian gencatan senjata Gaza. Sebaliknya, ia ingin memperpanjang tahap pertama kesepakatan yang berlangsung selama enam minggu.

Israel kemudian mulai menghalangi masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza pada Minggu, hanya beberapa saat setelah tahap pertama gencatan senjata berakhir.

Sumber: Anadolu
Penerjemah: Yoanita Hastryka Djohan

The post Mediator mendesak Israel untuk melanjutkan perundingan tahap kedua dengan Hamas. appeared first on INFOSELEB.

“Jalan pintas menuju stabilitas kawasan adalah memaksa Israel mematuhi ketentuan (gencatan senjata) yang telah mereka teken,” kata juru bicara Al Qassam Abu Ubaida dalam siaran televisi yang dikutip Anadolu pada Jumat.

Dia menuduh pemimpin Israel Benjamin Netanyahu lebih mementingkan kepentingan politiknya daripada nasib para sandera.

Ubaida menambahkan bahwa faksi-faksi Palestina telah menghormati kesepakatan gencatan senjata itu, yang diberlakukan pada 19 Januari, termasuk pertukaran tahanan.

“Apa pun yang gagal dicapai Israel dalam perang, tak akan diperoleh lewat ancaman dan penipuan,” kata dia.

Ubaida menegaskan bahwa pasukannya memiliki kemampuan untuk menyerang Israel jika konflik berlanjut.

Dia juga menyebut ancaman-ancaman Israel sebagai “tanda kelemahan dan kehinaan.”

Sumber: Anadolu
Penerjemah: Kuntum Khaira Riswan

The post Sayap militer Hamas menuduh Israel menghindari kewajiban gencatan senjata. appeared first on INFOSELEB.