Jakarta (INFOSELEB) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI)/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) bersinergi dalam menciptakan sumber daya manusia perikanan yang siap bekerja di luar negeri.

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP) KKP I Nyoman Radiarta dalam keterangan di Jakarta Rabu, mengatakan bahwa pihaknya akan terus meningkatkan koordinasi bersama BP2MI demi menyiapkan SDM yang unggul dan berdaya saing dalam dunia kerja internasional.

“Kami berharap dapat meningkatkan koordinasi dengan BP2MI dalam banyak hal, yaitu pengembangan pendidikan dan pelatihan bagi awak kapal perikanan migran,” kata Nyoman.

Dia juga menekankan pentingnya sinergi bersama BP2MI untuk memastikan kesiapan fasilitas dan kurikulum pendidikan dan pelatihan agar sesuai dengan kebutuhan industri perikanan internasional.

Ia juga menekankan pentingnya meningkatkan perlindungan bagi awak kapal perikanan migran melalui pendidikan dan pelatihan yang lebih optimal, serta memperkuat kerja sama antara BPPSDMKP KKP dan BP2MI dalam penempatan dan perlindungan tenaga kerja sektor perikanan.

Nyoman menuturkan bahwa pihaknya siap menyiapkan secara teknis tenaga-tenaga andal di bidang kelautan dan perikanan.

Sebagai tindak lanjut, kata Nyoman, akan dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BPPSDM KP dengan empat Direktorat Jenderal di Kementerian P2MI.

Sementara itu, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI)/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mengapresiasi upaya Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Tegal di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam mencetak sumber daya manusia (SDM).

Wakil Menteri P2MI Christina Aryani menilai para SDM yang dilatih tidak hanya bekerja di sektor kelautan dan perikanan dalam negeri, tapi juga luar negeri.

Christina menyampaikan hal itu saat mengunjungi BPPP Tegal untuk meninjau sejumlah fasilitas sekaligus berdiskusi dengan sejumlah peserta pelatihan di balai milik KKP di bawah BPPSDMKP.

Christina mengaku senang terhadap proses pembelajaran dan kelengkapan fasilitas yang ada di BPPP Tegal. Banyak lulusan BPPP Tegal bekerja di luar negeri dan diakui kompetensinya di level internasional.

“Ini trip pertama kami untuk mengunjungi langsung pelatihan dan penyuluhan di Tegal, dan kami sangat senang melihatnya ya kelihatan tadi bagaimana proses pembelajaran, fasilitas juga lengkap sekali, dan lulusannya juga diakui, apalagi sudah ada akreditasi atau sertifikasi yang diakui di level internasional,” ucap Christina.

Melihat potensi besar tersebut, Christina ingin serius menjajaki dan memperkuat peluang kerja di Spanyol untuk level officer atau perwira kapal perikanan.

Pewarta: Muhammad Harianto

The post KKP-BP2MI bekerja sama menciptakan sumber daya manusia perikanan yang siap bekerja di luar negeri. appeared first on INFOSELEB.

Jakarta (INFOSELEB) – Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) RI melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan Kementerian/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI/BP2MI) guna melindungi pekerja migran melalui dana Zakat, Infak, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (ZIS-DSKL).

Ketua Baznas RI Noor Achmad melalui keterangan di Jakarta, Jumat, menyambut baik kerja sama Baznas RI dengan Kementerian P2MI di bidang Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang ada di luar negeri.

Sebab, lanjutnya, Baznas juga telah beberapa kali dimintai bantuan oleh pekerja migran yang terkendala di luar negeri, seperti pemulangan, meninggal dunia, hingga mendapatkan hukuman mati.

“Kemarin baru kami kumpulkan, walaupun belum maksimal tapi Alhamdulillah mulai banyak yang diberikan bantuan. Demikian juga bantuan kepada keluarga pekerja, ini barangkali nanti ada bantuan pendidikan dan kemudian mungkin bantuan pengembangan di bidang usahanya, karena kami punya usaha-usaha ataupun pengembangan UMKM cukup besar,” katanya.

Ia berharap kerja sama antara Baznas RI dan Kementerian P2MI/BP2MI ini tidak hanya menghasilkan program-program konkret yang dapat membantu menyejahterakan PMI, juga dapat meningkatkan dan membangkitkan kesadaran berzakat, berinfak, dan bersedekah, di lingkungan Kementerian P2MI dan kementerian/lembaga lainnya.

“Kalau di semua kementerian dibangkitkan zakatnya, digerakkan zakatnya, insya Allah pasti akan diberikan keselamatan, seluruh karyawannya juga akan diberikan keselamatan,” ujarnya.

Sementara Menteri P2MI Abdul Kadir Karding menyatakan pihaknya sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada Baznas RI atas kerja sama ini.

Abdul Kadir berharap kerja sama ini bisa memberikan pelatihan sekaligus akses modal kepada PMI yang mengalami kendala, sepulangnya mereka dari negara tujuan bekerja.

“Terima kasih dan apresiasi kami yang setinggi-tingginya kepada Baznas RI yang telah berkenan untuk bersinergi dan memperkuat kerja sama dengan kami dalam perlindungan dan pemberdayaan pekerja migran Indonesia ini,” ucapnya.

Diketahui kerja sama Baznas RI dan Kementerian P2MI ini mencakup sosialisasi, edukasi, dan literasi tentang ZIS-DSKL dan pengumpulan ZIS-DSK di lingkungan Kementerian P2MI, program beasiswa bagi anak pekerja migran, peningkatan kapasitas dan pemberdayaan ekonomi, sosial kemanusiaan, pendidikan, dakwah dan kesehatan bagi pekerja migran Indonesia juga keluarganya.

Pewarta: Sean Filo Muhamad

The post Baznas-BP2MI menandatangani MoU untuk melindungi pekerja migran melalui dana ZIS. appeared first on INFOSELEB.

Dalam siaran pers pada Kamis, Karding menyatakan bahwa dirinya terbuka dengan usulan tersebut karena urusan pekerja migran Indonesia dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menjadi tanggung jawab penuh Kementerian P2MI.

Dia menambahkan bahwa alasan di balik usulan itu adalah agar tugas kementerian tersebut “tidak bercampur baur” dengan BP2MI.

“Sehingga tidak terjadi,” ujarnya.

Menurut Karding, jika nomenklatur BP2MI dalam UU itu dihapus, tidak akan ada lagi tumpang tindih dalam penanganan pekerja migran.

Dalam sebuah peraturan presiden, Kementerian P2MI ditetapkan sebagai regulator, sedangkan BP2MI sebagai operator (pelaksana).

Kajian tentang penghapusan nomenklatur BP2MI sedang dilakukan untuk menimbang potensi dampaknya terhadap pekerja migran Indonesia.

“Kami sedang mengkaji apa untung ruginya untuk kepentingan pekerja migran Indonesia,” kata Karding, yang mengaku tidak mempermasalahkan jika usulan Baleg DPR itu terealisasi.

Pewarta: Katriana

The post Menteri P2MI mengkaji usulan penghapusan nomenklatur BP2MI dalam UU. appeared first on INFOSELEB.