Jakarta (INFOSELEB) – Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menargetkan 15 proyek migas senilai 832,7 juta dolar AS atau setara dengan Rp13,6 triliun (kurs Rp16.366) beroperasi pada 2025.

“Tahun 2025 sendiri, ditargetkan ada sekitar 15 proyek yang harapannya akan

Dengan beroperasinya 15 proyek migas tersebut, Hudi memaparkan bahwa terdapat potensi untuk menambah dan/atau mempertahankan kapasitas produksi minyak sebesar 73.335 BOPD (barel minyak per hari), dan kapasitas gas 896 MMSCFD (juta kaki kubik standar gas per hari).

Apabila volume gas dikonversi menjadi setara minyak, maka kapasitas produksi migas menjadi 233.389 BOEPD (barel setara minyak per hari).

Adapun yang dimaksud dengan mempertahankan kapasitas produksi merujuk pada sumur-sumur yang dilakukan peremajaan atau

Total produksi minyak dan gas tahun 2025 dari 15 proyek migas tersebut adalah 64.913 BOPD untuk minyak, 792 MMSCFD untuk gas, sehingga menjadi 206.288 BOEPD untuk migas, setelah volume gas dikonversi menjadi setara minyak.

“Harapannya, terkait 15 proyek ini, yang kami dorong supaya jangan terjadi keterlambatan, walaupun tentu saja ada tantangan-tantangan yang mungkin saat ini terjadi,” ucap Hudi.

Dalam kesempatan tersebut, Hudi juga menyampaikan bahwa SKK Migas menyiapkan tiga strategi untuk menggencarkan

Ketiga strategi tersebut meliputi optimalisasi produksi menggunakan teknologi, reaktivasi sumur

Meskipun demikian, ia menegaskan bahwa peningkatan

Hudi menyampaikan, meskipun kilang tersebut tidak ada,

“Produksi kita di kisaran 600 ribu (barel) lah, kita pukul rata. Sementara konsumsinya ada di sekitar 1,5 juta barel. Jadi, kebutuhan kita untuk meningkatkan

Pewarta: Putu Indah Savitri

The post 15 proyek migas senilai Rp13,6 triliun ditargetkan beroperasi pada tahun 2025. appeared first on INFOSELEB.

Jakarta (INFOSELEB) – Ombudsman menekankan pentingnya kepastian hukum, perlindungan hak-hak masyarakat, serta transparansi dalam implementasi kebijakan pengadaan bahan bakar minyak (BBM) untuk mencegah terjadinya mala-administrasi.

Dalam pertemuan dengan PT Pertamina Patra Niaga di Jakarta (11/3), Anggota Ombudsman Yeka Hendra Fatika menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk memastikan setiap kebijakan yang diterapkan oleh badan usaha, khususnya yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat, harus berlandaskan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum.

“Hal ini penting guna menghindari adanya potensi mala-administrasi yang dapat merugikan masyarakat,” ujar Yeka, seperti dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Ombudsman juga menyoroti perlunya penguatan tata kelola dalam proses pengadaan dan distribusi BBM guna memastikan kelancaran suplai dan ketersediaan BBM bagi masyarakat.

Yeka menekankan bahwa keterbukaan informasi dan pengawasan publik sangat diperlukan dalam setiap tahapan kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas.

Sejalan dengan isu yang sedang menjadi perhatian publik, Ombudsman secara tegas menekankan bahwa Pertamina Patra Niaga harus lebih berhati-hati dalam menerbitkan kebijakan karena hal tersebut sangat berpengaruh pada kepercayaan publik terhadap Pertamina.

“Proses pengadaan BBM juga menjadi aspek yang sangat penting untuk disoroti dan dibenahi guna mencegah terjadinya permasalahan serupa di masa mendatang,” ucap dia.

Dengan adanya pertemuan tersebut, Ombudsman berharap dapat terus mengawal kebijakan publik agar berjalan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik.

Menanggapi, Pertamina Patra Niaga menyatakan kesiapannya untuk berkolaborasi dengan Ombudsman dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan BBM, serta terus melakukan evaluasi kebijakan demi kepentingan masyarakat.

“Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan tata kelola.”

Pertemuan Ombudsman dengan Pertamina Patra Niaga dilakukan guna membahas isu yang sedang menjadi perhatian publik terkait permasalahan dalam pengadaan BBM.

Dalam kesempatan yang sama turut dibahas mengenai isu penyaluran elpiji.

Namun di sisi lain, pola distribusi tersebut dinilai juga menimbulkan tantangan tersendiri, terutama dalam hal ketersediaan dan kestabilan harga elpiji di tingkat konsumen.

Untuk itu, Ombudsman ingin memastikan keberlanjutan pendataan yang saat ini sedang dilakukan oleh Pertamina guna meningkatkan efektivitas distribusi serta memastikan subsidi elpiji dapat tepat sasaran.

Turut hadir dalam pertemuan, yakni Komisaris Utama Pertamina Patra Niaga Ego Syahrial, Vice President Risk Strategy dan Governance Pertamina Patra Niaga Edo Prihandika, Manager Fuel Channel Pertamina Patra Niaga Mardian, dan Manager Stakeholder Relation Pertamina Patra Niaga Sri Nur Hidayati.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria

The post Ombudsman menekankan kepastian hukum dan transparansi dalam pengadaan BBM. appeared first on INFOSELEB.

“Pemerintah harus menjadikan ini sebagai momentum untuk memperbaiki pengelolaan BBM agar lebih ramah lingkungan dan berdampak positif bagi kesehatan masyarakat,” ujar Novita Natalia di Jakarta, Senin.

Menurut Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB), Indonesia saat ini menjadi satu-satunya negara di Asia Tenggara yang belum menerapkan standar bahan bakar rendah sulfur Euro 4, sementara Vietnam, Thailand, dan Malaysia telah lebih dulu mengadopsi standar tersebut.

Pertalite tercatat masih mengandung sulfur sebanyak 500.

Novita mengatakan bahwa berdasarkan laporan Vital Strategies, kandungan sulfur yang tinggi dalam BBM memperburuk polusi udara dengan meningkatkan emisi sulfur dioksida (SO2) dan partikel halus (PM2.5) yang berbahaya bagi kesehatan.

“Studi menunjukkan, paparan terhadap polusi udara akibat emisi kendaraan berbahan bakar kotor dapat meningkatkan risiko penyakit paru-paru, jantung, hingga kematian dini,” katanya.

Ia pun meminta pemerintah untuk segera menerapkan standar Euro 4 atau Euro 6 untuk semua jenis bahan bakar agar dapat mengurangi dampak pencemaran udara.

“Perbaikan juga harus mencakup peningkatan transparansi dalam pengelolaan BBM, di mana publik harus mengetahui kualitas BBM yang mereka gunakan. Pemerintah juga perlu membuka data mengenai dampak lingkungan dari BBM yang digunakan saat ini,” ucap Novita.

Ia menyampaikan bahwa standar Euro 4 telah diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2017 tentang Baku Mutu Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor untuk tipe M, N, dan O.

Regulasi lainnya yang mengatur hal tersebut adalah Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Nomor 146.K/10/DJM/2020 tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis Solar yang Dipasarkan di Dalam Negeri.

Namun, Novita mengatakan bahwa hingga saat ini hanya bahan bakar jenis Pertadex 53, Pertamax Green 95, dan Pertamax Turbo 98 yang telah memenuhi standar tersebut, sementara penerapan Standar Euro 4 secara menyeluruh masih menghadapi berbagai kendala dan penyesuaian kebijakan.

“Kita tidak bisa terus membiarkan udara kita tercemar akibat BBM berkualitas buruk. Pemerintah harus mengambil langkah nyata untuk memperbaiki kualitas BBM dan mengutamakan kesehatan masyarakat,” imbuhnya.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman

The post LSM menyatakan perlu memperbaiki tata kelola BBM untuk mengurangi polusi udara. appeared first on INFOSELEB.

Manager Corporate Communication & Relations PT Elnusa Petrofin, Putiarsa Bagus Wibowo, dalam keterangannya di Jakarta pada Sabtu, menjelaskan bahwa mobil tangki tersebut merupakan milik PT Miduk Arta, sebuah perusahaan transportasi yang sebelumnya dikontrak oleh Elnusa Petrofin sejak 2013 dengan masa kontrak 10 tahun.

“Setelah masa operasionalnya berakhir, kendaraan ini dikembalikan kepada PT Miduk Arta dalam kondisi tanpa afiliasi dengan Elnusa Petrofin sejak 14 November 2023. Seluruh aktivitasnya setelah tanggal tersebut berada di luar tanggung jawab perusahaan,” jelasnya.

Namun, ditemukan indikasi bahwa pihak tertentu secara ilegal memasang kembali identitas perusahaan pada kendaraan tersebut. Hal ini menimbulkan kesalahpahaman dalam pemberitaan dan mengaitkan Elnusa Petrofin dengan aktivitas yang tidak lagi menjadi bagian dari operasional perusahaan.

Selain itu, Putiarsa menyatakan bahwa investigasi awal menunjukkan adanya perbedaan spesifikasi kendaraan dengan standar resmi Elnusa Petrofin. Elnusa Petrofin menegaskan bahwa segala aktivitas yang melibatkan mobil tangki BK 8049 WO setelah 14 November 2023 tidak berkaitan dengan perusahaan.

Sebagai langkah pencegahan, Elnusa Petrofin terus memperketat pengawasan operasional untuk menghindari kejadian serupa di masa mendatang. Sebagai bagian dari industri energi nasional, Elnusa Petrofin tetap menjalankan operasionalnya sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik serta mematuhi seluruh regulasi yang berlaku di Indonesia.

Perusahaan juga terus bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk mengungkap kasus tersebut dan memastikan bahwa pihak-pihak yang bertanggung jawab dapat ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sebelumnya, kasus pemalsuan BBM yang melibatkan mobil tangki bodong menggunakan identitas perusahaan terjadi di Kota Medan. Polda Sumatera Utara menemukan dugaan penipuan pengiriman BBM jenis pertalite sebanyak 16 kiloliter yang tidak sesuai dengan spesifikasi resmi dan bukan produk dari Pertamina.

BBM tersebut dikirim ke SPBU Nagalan 14.201.135 menggunakan mobil tangki BK 8049 WO, kendaraan yang seharusnya sudah tidak beroperasi dalam sistem resmi Elnusa Petrofin sejak 14 November 2023.

Elnusa Petrofin merupakan anak perusahaan dari PT Elnusa Tbk, yang merupakan anak perusahaan PT Pertamina Hulu Energi.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah

The post Elnusa Petrofin memberikan klarifikasi mengenai mobil tangki dalam kasus pemalsuan BBM. appeared first on INFOSELEB.

Jakarta (INFOSELEB) – Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) meninjau langsung fasilitas distribusi dan layanan penjualan BBM PT Pertamina Patra Niaga dalam rangka memastikan layanan yang berkualitas bagi konsumen.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu menyatakan pada kesempatan tersebut, BPKN memulai kunjungan ke Integrated Terminal Jakarta Plumpang sebagai salah satu pusat distribusi utama, kemudian dilanjutkan ke SPBU 34.13209 di Jl Pemuda, Jakarta Timur.

Peninjauan pada Jumat (7/3/2025) dipimpin Kepala BPKN M Mufti Mubarok bersama jajaran anggota BPKN dengan didampingi Direktur SDM dan Penunjang Bisnis Pertamina Patra Niaga Mia Krishna Anggraini.

Menurut Kepala BPKN M Mufti Mubarok, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya proaktif BPKN untuk memahami lebih dalam proses distribusi BBM, sehingga nantinya dapat memberikan edukasi kepada konsumen terkait hak-hak mereka.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap tahapan distribusi BBM yang dilakukan oleh Pertamina Patra Niaga telah memenuhi standar kualitas dan tidak merugikan konsumen, sehingga masyarakat bisa mendapatkan layanan terbaik. Dengan mengunjungi terminal BBM dan SPBU, kami dapat mengamati langsung bagaimana mekanisme distribusi dijalankan, termasuk pengawasan yang diterapkan,” ujarnya.

Menurut Mufti, dari hasil pengecekannya, pihaknya sangat menghargai transparansi dan pengawasan yang diterapkan Pertamina Patra Niaga.

Ia berharap Pertamina Patra Niaga menjalankan proses distribusi dengan baik, menjaga kualitas produk, serta memastikan tidak ada unsur penyelewengan yang merugikan konsumen.

“Kami melihat bahwa setiap tahapan distribusi yang dilakukan oleh Pertamina Patra Niaga sudah memenuhi standar yang ketat, mulai dari proses di terminal BBM sampai ke SPBU itu ada.”

Mufti melanjutkan untuk meyakinkan semua pihak, baik pemerintah, konsumen, dan pelaku usaha, BPKN segera membentuk tim pencari fakta (TPF), yang terdiri atas semua lembaga independen dan nanti akan keluar rekomendasi yang independen, sehingga konsumen mendapatkan hak yang sesuai.

Sementara itu, Direktur SDM dan Penunjang Bisnis Pertamina Patra Niaga Mia Krishna Anggraini menekankan komitmen perusahaan dalam menjaga integritas distribusi serta memastikan kualitas BBM yang diterima masyarakat tetap terjaga dengan baik.

“Pertamina Patra Niaga secara konsisten memastikan setiap titik distribusi BBM terjaga kualitasnya melalui pengawasan yang ketat. Kami berupaya keras agar masyarakat selalu menerima BBM yang aman dan sesuai standar. Sinergi dengan BPKN ini menjadi langkah penting untuk memperkuat transparansi dan menjaga kepercayaan publik terhadap layanan kami,” jelas Mia.

Melalui kolaborasi tersebut, BKPN dan Pertamina Patra Niaga berharap dapat terus meningkatkan kualitas layanan dan memberikan perlindungan maksimal bagi konsumen.

“Masyarakat juga kami imbau untuk aktif melaporkan jika menemukan ketidaksesuaian kualitas BBM melalui Pertamina Call Center (PCC) 135,” sebut Mia.

Pewarta: Kelik Dewanto

The post BPKN meninjau fasilitas distribusi Pertamina Patra Niaga. appeared first on INFOSELEB.

Jakarta (INFOSELEB) – Manajer Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) menyampaikan komitmen mengutamakan kualitas produk dan kepuasan pelanggan.

Komitmen ini diwujudkan melalui pengawasan ketat terhadap penerimaan dan penjualan bahan bakar, serta pelayanan prima yang berfokus pada transparansi dan akurasi.

Salah satu manajer SPBU 34.12411 di Jalan Margaguna Raya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, bernama Wawan dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat mengatakan, salah satu bentuk komitmen menjaga integritas itu adalah memastikan bahwa kualitas dan takaran bahan bakar yang dijual selalu dalam kondisi optimal.

“Setiap hari, kami melakukan pengecekan rutin terhadap kualitas bahan bakar yang tersimpan di tangki, mulai dari uji kejernihan, pengukuran densitas, hingga kalibrasi dispenser untuk memastikan akurasi takaran,” ujar Wawan.

Langkah tersebut, lanjut dia, dilakukan secara konsisten demi menghindari potensi ketidaksesuaian yang dapat merugikan pelanggan. Dengan upaya itu, pihaknya jarang menerima keluhan dari pelanggan, terutama perihal mutu bahan bakar minyak (BBM).

“Hal ini tentu menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan menjaga standar tinggi yang sudah berjalan selama ini,” tambahnya.

Di sisi lain, Manajer SPBU 34.42401 di Jalan Raya Cilegon, Sukmajaya, Cilegon, Machfudin menyampaikan, salah satu prioritas utama pihaknya adalah memastikan kualitas bahan bakar yang dijual tetap terjaga sesuai standar yang telah ditetapkan.

“Setiap kali menerima pengiriman BBM, kami selalu melakukan proses pemeriksaan menyeluruh untuk memastikan bahan bakar yang diterima benar-benar berkualitas dan sesuai spesifikasi,” katanya.

Pemeriksaan itu mencakup aspek visual, uji densitas, serta pengukuran volume untuk menghindari adanya ketidaksesuaian yang dapat berdampak pada performa kendaraan pelanggan.

Kesaksian dari para manajer SPBU ini menunjukkan bahwa menjaga kualitas bahan bakar bukan sekadar kewajiban, melainkan bentuk tanggung jawab moral kepada masyarakat.

Dengan pengawasan ketat dan upaya proaktif dalam mengantisipasi potensi permasalahan, SPBU terus berupaya menjadi mitra terpercaya bagi pelanggan dalam memenuhi kebutuhan energi sehari-hari.

Pewarta: Imamatul Silfia

The post Manajer SPBU menyampaikan komitmen terhadap kualitas dan kepuasan pelanggan. appeared first on INFOSELEB.