“Anggaran ini dibagi menjadi dua bentuk, yakni Rp20 miliar dalam bentuk bantuan tunai dan Rp30 miliar untuk pemberian bibit pertanian,” kata Gubernur Sulbar Suhardi Duka, di Mamuju, Rabu.

Bantuan tunai tersebut, lanjut Suhardi Duka, akan disalurkan kepada 10 ribu warga miskin ekstrem yang tersebar di setiap kabupaten.

“Sementara, 10 ribu warga lainnya akan diintervensi oleh pemerintah kabupaten masing-masing,” ujar Suhardi Duka.

Gubernur menyampaikan bahwa saat ini ada sekitar 20 ribu penduduk atau 1,7 persen dari total warga di Sulbar, masih masuk dalam kategori kemiskinan ekstrem.

“Target kami, setiap tahun angka ini bisa turun satu persen. Sehingga, untuk mencapai target itulah Pemerintah Provinsi Sulbar telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp50 miliar pada APBD 2025,” terang Suhardi Duka.

Gubernur mengajak mahasiswa untuk terlibat aktif dalam memastikan bahwa bantuan tersebut benar-benar sampai kepada yang membutuhkan.

Ia menekankan pentingnya peran generasi muda, khususnya mahasiswa, dalam memastikan program-program pengentasan kemiskinan berjalan efektif dan tepat sasaran.

“Saya ingin bantuan dari mahasiswa. Mari kita sama-sama memastikan alokasi anggaran ini betul-betul tepat sasaran, baik dalam bentuk tunai maupun pemberdayaan UMKM,” katanya.

Ia juga menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan mahasiswa sangat penting untuk membangun Sulbar yang lebih sejahtera.

“Kami mengajak mahasiswa untuk bersama-sama membangun Sulbar di bawah pemerintahan kami. Misi kami adalah mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, mempercepat pengentasan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta membangun SDM yang unggul dan berkarakter,” jelasnya.

Gubernur berharap, melalui kolaborasi tersebut Sulbar dapat mencapai target pengentasan kemiskinan ekstrem secara bertahap.

“Ini adalah tanggung jawab kita bersama. Mari kita wujudkan Sulbar yang lebih sejahtera dan maju,” kata Suhardi Duka.

Pada kesempatan itu, Gubernur juga menyoroti pentingnya pembangunan infrastruktur, pelestarian lingkungan, tata kelola pemerintahan yang baik, dan pelayanan dasar yang berkualitas.

“Itu adalah harapan masyarakat. Itulah alasan mengapa mereka memilih kami. Sekarang, tanggung jawab kami untuk merealisasikannya,” ujar Suhardi Duka.

Pewarta: Amirullah

The post Sulbar menganggarkan Rp50 miliar untuk pengentasan kemiskinan. appeared first on INFOSELEB.

Jakarta (INFOSELEB) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta 24 pemerintah daerah (pemda) yang akan menggelar pemungutan suara ulang (PSU) untuk mengoptimalkan realokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) guna mendukung pendanaannya.

Tito menegaskan bahwa pembiayaan PSU harus diupayakan terlebih dahulu melalui APBD sebelum mengajukan bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Prinsipnya kami akan tetap menggunakan dana APBD dahulu. Kami akan melakukan efisiensi dan realokasi,” kata Tito di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

Dikatakan bahwa 24 daerah yang gelar PSU dapat dibagi ke dalam dua kelompok. Pertama, 10 daerah hanya mengulang pemungutan suara di beberapa tempat pemungutan suara (TPS), yang seluruhnya dapat dibiayai melalui APBD.

Kedua, 14 daerah lainnya harus mengulang pemilihan di seluruh TPS. Dari jumlah tersebut, 12 daerah telah memastikan pendanaan PSU melalui APBD, sementara dua daerah lainnya, yakni Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Boven Digoel, masih dalam pencarian solusi pendanaan.

“Kami meminta kepada pihak KPU dan Bawaslu dan jajarannya, KPUD, bawaslu provinsi, dan panwaslu supaya mereka jangan mengajukan anggaran dengan skenario maksimal,” ujarnya.

Mendagri berharap kebutuhan pembiayaan PSU dapat dipenuhi melalui APBD seiring dengan upaya efisiensi yang tengah dilakukan oleh masing-masing pemda.

Ia telah menerbitkan Surat Edaran Mendagri Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam APBD Tahun Anggaran (TA) 2025. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025.

Pedoman tersebut mengatur pemangkasan berbagai pos anggaran yang dianggap tidak esensial seperti perjalanan dinas, acara seremonial, pengadaan alat tulis kantor (ATK), serta konsumsi rapat.

Kemdagri juga akan terus mengawal pendanaan PSU di daerah. Jika terdapat daerah yang benar-benar tidak mampu membiayai PSU, Pemerintah akan mendorong agar provinsi memberikan hibah kepada kabupaten/kota yang membutuhkan.

Skema ini telah diterapkan oleh Gubernur Sumatera Selatan dalam membantu pendanaan PSU di Kabupaten Empat Lawang.

“Kira-kira mekanisme seperti itu. Kalau betul-betul sudah nyerah juga provinsi terpaksa dari APBN. Kami juga tidak mau dilempar begitu saja, padahal tahu ada kemampuan misalnya,” ujar Tito.

Selain itu, Tito berharap agar PSU yang digelar kali ini menjadi yang terakhir bagi 24 daerah tersebut.

Jika PSU terus berulang, menurut dia, hal itu tidak hanya membebani keuangan daerah, tetapi juga dapat menghambat jalannya pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela

The post Mendagri meminta pemda untuk mengoptimalkan realokasi APBD guna mendukung PSU. appeared first on INFOSELEB.