Jakarta (INFOSELEB) – Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi DKI Jakarta meminta Gubernur Pramono Anung untuk fokus membangun dapur makan bergizi gratis (MBG), dibanding merenovasi kantin sekolah.
“Kami mengusulkan untuk membangun dapur MBG berkualitas standar katering atau hotel bintang lima di kantin sekolah,” kata Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Yudha Permana di Jakarta, Senin.
Menurut dia, keberadaan dapur MBG bisa menghasilkan makanan berkualitas karena fokus pada pemenuhan gizi anak-anak.
Usulan tersebut kata Yudha, untuk menyikapi rencana Pramono yang mengalihkan program sarapan bergizi gratis untuk merenovasi kantin sekolah.
Kebijakan ini keluar setelah Pramono berkoordinasi dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, bahwa program MBG menjadi kewenangan pemerintah pusat.
“Daripada revitalisasi kantin sekolah yang belum bisa mengontrol kualitas makanan dan minuman yang dijual, mending bangun dapur MBG,” ujarnya.
Yudha mengatakan, nantinya pedagang dan atau yang selama ini bekerja di kantin sekolah, bisa diberdayakan di dapur MBG. Konsep dapur ini juga telah diadopsi lebih dahulu di negara maju seperti Jepang.
Menurut dia, langkah ini bisa sebagai wujud kolaborasi antara Pemerintah Pusat dengan pemerintah daerah soal pemenuhan gizi anak-anak sekolah.
Kolaborasi itu yakni pemerintah daerah mempersiapkan fasilitas infrastruktur berupa dapur, sedangkan Pemerintah Pusat melalui BGN menyiapkan koki dan kebutuhan pokok untuk MBG.
“Jadi, ada kolaborasi, dari APBD mempersiapkan infrastruktur dapurnya sedangkan dari pemerintah pusat menyiapkan SDM, alat makan hingga bahan makanannya,” kata dia yang juga Anggota Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta ini.
Yudha menambahkan bahwa pembangunan dapur MBG bisa jauh lebih efisien jika dibangun di dekat sekolah.
Dia meyakini, di setiap sekolah ada kantin yang bisa dimanfaatkan untuk dapur MBG.
“Nanti kami akan suarakan dalam pembahasan APBD-P tahun 2025, bahwa anggaran yang disiapkan oleh Pemprov DKI untuk MBG kalau tidak salah Rp2,5-3 triliun. Kami mau mencoba usulkan pada rapat Komisi E nanti, supaya dana tersebut dipakai untuk membangun infrastruktur berupa dapur MBG dan lokasinya di sekolah,” katanya.
Yudha meyakini, membangun dapur MBG tidak akan menyalahi aturan karena kantin masih menjadi bagian dari lingkungan sekolah. Apalagi pembangunan dapur bisa menjadi ekosistem yang baik dalam menyiapkan makanan bergizi untuk anak-anak.
“Hematnya adalah kalau dibangun di sekolah, pertama tidak ada biaya sewa dan kedua investasi untuk membangun dapur di sekolah ini bisa ‘sustainable’ (berkelanjutan) sehingga ekosistemnya jadi,” tambahnya.
Pewarta: Khaerul Izan
