Program PKH ini menjadi salah satu program andalan dari Kemensos.
Nganjuk (INFOSELEB) – Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan bahwa keluarga penerima manfaat (KPM) tidak boleh terus bergantung pada bantuan sosial, melainkan harus didorong untuk mandiri.
Hal tersebut diungkapkan Mensos yang didampingi Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono saat Safari Ramadhan di Masjid Agung Al Jali, Desa Bungur, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Minggu.
“Kami sedang membuat rencana strategi ke depan melalui program yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan agar penerima manfaat bisa naik kelas dari penerima bantuan sosial dengan pemberdayaan menjadi keluarga mandiri, keluarga berdaya,” katanya di Nganjuk.
Dalam pertemuan dengan 400 KPM Program Keluarga Harapan (PKH), Gus Ipul, sapaan akrabnya, menyampaikan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk melihat langsung kondisi KPM dan memastikan program-program Kementerian Sosial (Kemensos) berjalan efektif.
Mensos juga menegaskan bahwa PKH merupakan program andalan dari Kementerian Sosial. Jumlah keluarga penerima manfaat di Indonesia mencapai sekitar 10 juta KPM. Untuk Jawa Timur, ada sekitar 4 juta KPM, dan di Nganjuk ada lebih dari 118 KPM.
“Program PKH ini menjadi salah satu program andalan dari Kemensos. Saya ingin bertemu langsung dengan para penerima manfaat ini sekaligus ingin mengetahui profilnya, di samping datanya yang sudah kami dapat, saya lihat langsung profil dari KPM,” ujarnya.
Kementerian Sosial terus melakukan validasi dengan pemutakhiran data agar pemberian bantuan bisa tepat sasaran.
Untuk memastikan efektivitas program tersebut, peran 173 Pendamping PKH menjadi sangat penting.
Gus Ipul menargetkan setiap pendamping harus mampu mendorong 10 KPM untuk graduasi setiap tahun, sehingga diharapkan sebanyak 1.730 KPM PKH lepas dari ketergantungan bansos setiap tahun.
“Pendamping PKH harus membuat rencana baru, pola pikir baru, dan semangat baru (untuk mendorong graduasi KPM),” kata Gus Ipul.
Kementerian Sosial telah menyalurkan bantuan sosial senilai Rp474 miliar di Kabupaten Nganjuk, yang terdiri dari PKH sebesar Rp167,8 miliar dan Program Sembako sebesar Rp286,8 miliar. Alokasi ini termasuk yang tertinggi, menunjukkan komitmen pemerintah dalam pemberantasan kemiskinan di wilayah tersebut.
Ia pun meminta partisipasi aktif dari masyarakat. Dengan masukan dari masyarakat melalui aplikasi Cek Bansos. Di aplikasi itu bisa dilampirkan usulan atau sanggahan. Misalnya, jika ada keluarga yang tidak layak menerima bantuan, bisa disanggah. Begitu juga jika ada keluarga atau teman yang seharusnya menerima bantuan tetapi tidak mendapatkannya, bisa diusulkan.
“Nanti akan diproses dan dicek oleh BPS, petugas kami, serta dinas sosial. Kemudian akan ditandatangani oleh Bupati dan kembali ke kami. Kami akan mengeceknya agar datanya semakin akurat,” kata dia.
Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menambahkan bahwa masyarakat harus memiliki penghasilan sendiri, terutama mereka yang masih sehat dan produktif.
“Jika sudah memiliki penghasilan sendiri, masyarakat akan makmur. Jika masyarakat makmur, negara akan maju dan makmur. Negara kita akan menjadi negara yang sejahtera,” ujarnya.
Kemensos menargetkan agar semakin banyak keluarga yang dapat hidup mandiri tanpa bergantung pada bansos. Upaya ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo yang ingin mewujudkan nol persen kemiskinan ekstrem pada tahun 2026 dan menciptakan kondisi di mana wong cilik bisa sejahtera.
Pewarta: Asmaul Chusna
