Jadi banjir kemarin lebih karena hujan terlalu tinggi. Dan beberapa tanggul yang sepanjang kali di Bekasi belum kita selesaikan. Jadi itu juga nanti kita perlu berbicara dengan Bupati Bekasi dan Gubernur Provinsi Jakarta.
Jakarta (INFOSELEB) – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo akan berbicara dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Pemerintah Daerah Bekasi terkait penyiapan lahan untuk pengendalian banjir.
“Jadi banjir kemarin lebih karena hujan terlalu tinggi. Dan beberapa tanggul yang sepanjang kali di Bekasi belum kita selesaikan. Jadi itu juga nanti kita perlu berbicara dengan Bupati Bekasi dan Gubernur Provinsi Jakarta, karena beberapa pekerjaan kita, urusan tanggul misalnya itu selalu butuh lahan,” ujar Dody di Jakarta, Jumat.
Menurut dia, pemerintah daerah (Pemda) memiliki peran dalam penyiapan lahan terutama untuk pembangunan-pembangunan terkait pengendalian banjir.
“Biasanya lahan itu disiapkan oleh Pemda setempat. Kemarin-kemarin itu ada kendala penyiapan lahan, sehingga kemudian pekerjaan-pekerjaan ini sedikit tertunda. Harapannya ke depan ini bisa selesai semua, sehingga misalnya Jakarta Timur itu kemarin tidak banjir lagi kira-kira begitu,” katanya.
Sebagai informasi, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menegaskan bahwa keberhasilan pengendalian banjir di Jabodetabek sangat bergantung pada peran aktif pemerintah daerah, terutama dalam kesiapan lahan dan pengelolaan sampah.
Dody menyoroti bahwa keterlambatan proyek tanggul dan normalisasi sungai bukan hanya soal teknis, tetapi juga administratif, terutama dalam hal pembebasan lahan.
Hingga saat ini, pembangunan tanggul di Kali Bekasi baru mencapai 13,8 km dari total kebutuhan 33 km.
Normalisasi Sungai Ciliwung juga baru terealisasi 17 km dari target 33 km. Menurut Dody, banyak titik genangan di permukiman terjadi karena air masuk melalui area yang belum ada tanggul, menunjukkan bahwa percepatan proyek ini sangat diperlukan.
Selain lahan, masalah sampah juga menjadi perhatian serius Menteri PU. Ia mengingatkan bahwa meskipun infrastruktur sudah dibangun, jika sungai dan saluran air terus dipenuhi sampah maka sistem pengendalian banjir tidak akan optimal.
Dody pun telah menginstruksikan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air untuk segera berkoordinasi dengan bupati, sekda dan gubernur terkait pembebasan lahan dan pengelolaan sampah. Jika Pemda tidak bergerak cepat, ia mengaku siap turun tangan langsung.
Menurut dia, permasalahan banjir tidak bisa dilepaskan dari tata ruang perumahan yang dikelola pemda.
Oleh karena itu, selain mendukung pembangunan tanggul, pemda juga berkewajiban untuk merawat dan menjaga infrastruktur yang sudah ada agar tetap berfungsi di masa depan.
Pewarta: Aji Cakti
